MENITNEWS..CO.ID, JAKARTA – Jabatan Wakil Presiden tidak dapat langsung dinyatakan berakhir hanya karena muncul desakan pengunduran diri ataupun usulan pemakzulan. Konstitusi mengatur mekanisme berbeda untuk kedua situasi tersebut, termasuk proses pengisian jabatan apabila posisi Wakil Presiden benar-benar kosong.
Ketentuan ini kembali menjadi perhatian setelah muncul polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi sorotan dalam sejumlah proses hukum.
Dalam pemberitaan detikcom, Rabu (11/11/2026), Istana disebut telah menyampaikan bahwa Gibran mempunyai niat untuk mundur. Pada saat bersamaan, DPR mulai menerima proses pengusulan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum atau persoalan pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Namun, kedua perkembangan itu tidak boleh dipahami sebagai keputusan bahwa Gibran telah mengundurkan diri ataupun telah dimakzulkan. Masing-masing mempunyai persyaratan dan tahapan konstitusional yang harus dipenuhi.
Pengunduran Diri Membuka Proses Pemilihan Wapres Baru
Apabila Wakil Presiden berhenti atas kehendaknya sendiri, mekanisme pengisian jabatan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Presiden mempunyai kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, pengajuan calon disertai persyaratan dan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Calon dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden dan kemudian dilantik.
Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu calon.
Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis membuat jabatan tersebut diisi oleh orang yang ditunjuk langsung Presiden. Ada proses pemilihan melalui MPR yang harus dilaksanakan.
Pemakzulan Harus Melewati DPR dan MK
Berbeda dengan pengunduran diri, pemberhentian Wakil Presiden melalui pemakzulan memiliki proses yang lebih panjang.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut.
Pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Prosesnya dimulai melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR. Dalam UU MD3, usulan hak tersebut dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dengan memenuhi persyaratan administrasi dan prosedural.
Jika usulan memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna sesuai ketentuan, DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan pembahasan dan penyelidikan. Pansus memiliki waktu kerja paling lama 60 hari sebelum laporannya dibawa ke rapat paripurna DPR.
Apabila pendapat DPR diterima, proses berikutnya tidak langsung menuju pemberhentian. DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa permintaan kepada MK harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan syarat rapat dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
MK kemudian memeriksa dan memutus perkara tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui rapat paripurna. Sebaliknya, jika tidak terbukti, proses pemakzulan tidak dapat diteruskan melalui jalur tersebut.
Keputusan Akhir Berada di Tangan MPR
Setelah menerima usulan DPR, MPR wajib menggelar sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari.
Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.
Keputusan pemberhentian memerlukan persyaratan kuorum dan persetujuan khusus. Sidang harus dihadiri sedikitnya tiga perempat anggota MPR, sedangkan keputusan harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Apabila usulan pemberhentian disetujui, jabatan Wakil Presiden menjadi kosong. Pengisian posisi tersebut kemudian mengikuti mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
Mengapa Perbedaan Kedua Proses Ini Penting?
Perbedaan pengunduran diri dan pemakzulan penting dipahami masyarakat karena keduanya memiliki dasar hukum, proses, dan konsekuensi yang tidak sama.
Pengunduran diri merupakan keputusan berhenti dari jabatan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Karena itu, munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Wakil Presiden telah kehilangan jabatannya. Demikian pula, informasi mengenai niat mengundurkan diri belum sama dengan pengunduran diri yang telah resmi dilakukan.
Perkembangan berikutnya bergantung pada kejelasan sikap pihak terkait dan terpenuhinya seluruh ketentuan hukum yang berlaku. (*)
