MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini mengakhiri masa tugas putera sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut yang baru berjalan nyaris 25 bulan atau sekitar dua tahun.
Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (12/11/2026). Menurut Budi, surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung saat dirinya menemui Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
“[Gibran mundur] betul,” ujar Budi saat dikonfirmasi, sebagaimana dilansir dari pemberitaan media eksternal. “[Diserahkan di Halim] betul,” tambahnya.
Mundurnya Gibran dari kursi RI-2 tidak lepas dari rangkaian polemik hukum berkepanjangan terkait dokumen pendidikannya. Masalah ini bermula dari perdebatan status surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang berujung pada gugatan hukum hingga tingkat peradilan tertinggi negara.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menguji suket pendidikan Gibran melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti serta keberadaan fisik ijazah Gibran yang menunjukkan penyelesaian pendidikan tingkat SMA atau sederajat.
Langkah hukum tersebut berlanjut ke Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam tingkat kasasi register nomor 742 K/TUN/2026. Majelis kasasi menilai surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum, sehingga dokumen penyetaraan itu dianggap tidak pernah ada.
Tekanan Politik di Parlemen
Sebelum pengunduran diri ini diumumkan secara luas, tekanan terhadap posisi Gibran di legislatif juga telah mencapai eskalasi tinggi. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diketahui menginisiasi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna mendorong pemakzulan.
Menanggapi usulan tersebut, pimpinan DPR telah menjadwalkan penyelenggaraan sidang paripurna khusus. Agenda ini direncanakan untuk membahas usulan HMP pemakzulan tersebut pada keesokan harinya pukul 10.00 WIB.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan terperinci dari pihak Istana kepresidenan mengenai jadwal pengumuman resmi pengunduran diri tersebut kepada publik. Masyarakat dan pengamat politik kini masih menantikan konferensi pers lanjutan dari pejabat berwenang guna memastikan transisi kepemimpinan nasional berjalan tertib. (*)
