MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya membangun budaya bersih secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, mulai dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar Tahun 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta para sekretaris camat (sekcam).
Appi menjelaskan, sistem penilaian Adipura saat ini mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan dituntut memiliki kesamaan langkah dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
”Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda,” tegas Appi.
Ia mengingatkan jajaran pemerintah kota untuk meninggalkan pola kerja musiman yang hanya bergerak masif menjelang jadwal penilaian. Menurutnya, kebiasaan tersebut menguras tenaga, waktu, dan anggaran secara tidak efisien serta mengganggu pelayanan publik lainnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Appi menggagas kompetisi kebersihan antarlingkungan di tingkat RT/RW untuk memacu partisipasi warga sekaligus menjaga konsistensi kebersihan wilayah.
”Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun. Jadi, ketika ada penilaian Adipura, kita tidak perlu panik karena kebiasaan bersih itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Selain mendorong peran aktif camat, sekcam, dan lurah untuk turun langsung ke lapangan, Appi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Tanggung jawab kebersihan tidak boleh hanya dibebankan kepada petugas kebersihan maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Perhatian khusus diarahkan kepada Perumda Pasar untuk menata kebersihan pasar tradisional yang memiliki bobot penilaian sebesar 8 persen. Komponen penilaian lainnya mencakup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebesar 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pertokoan 3,2 persen, serta perkantoran 2,12 persen.
”Pasar memang tempat yang banyak aktivitas dan menghasilkan sampah. Tetapi, itulah tugas kita. Pasar juga harus bisa bersih dan ditata dengan baik,” katanya.
Terkait komponen TPA, Pemerintah Kota Makassar terus membenahi TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala dengan beralih dari pola pembuangan terbuka (open dumping) menuju sistem penimbunan berlapis (sanitary landfill). Pembenahan meliputi pemadatan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, rehabilitasi kolam air lindi, serta perbaikan drainase dan akses jalan.
Appi mengakui, pada penilaian tahun sebelumnya Makassar gagal meraih penghargaan dan sempat dijatuhi sanksi administratif akibat persoalan pengelolaan TPA. Setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, ia optimistis Makassar mampu meraih trofi Adipura tahun ini.
”Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi. Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” pungkasnya. (adv)
