MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar, mematangkan arah kebijakan dan keuangan tahun anggaran 2027 dengan memprioritaskan pemerataan distribusi air bersih di wilayah utara dan timur kota, pengendalian kebocoran pipa, serta target 2.500 sambungan air gratis bagi warga.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pokok 2027 yang dipimpin langsung Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama Plt Direktur Utama PDAM, Andi Syahrum Makkuradde, di Ruang Rapat Direksi PDAM Makassar, Rabu (11/11/2026).
Andi Zulkifly Nanda menegaskan bahwa, penyusunan RKAP Pokok 2027 harus terukur, realistis, dan menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan investasi. Menurutnya, sebagai perusahaan daerah, PDAM Makassar dituntut tidak hanya mencetak laba, tetapi juga menunaikan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
”Kita ingin menggunakan anggaran untuk investasi agar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM. Namun, di sisi lain, kemampuan keuangan kita juga terbatas. Karena itu, harus ada keseimbangan antara biaya operasional dan biaya investasi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar tersebut.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu mengingatkan direksi agar tidak terburu-buru menetapkan program investasi tanpa kajian manfaat yang matang, termasuk dalam hal pengadaan meteran pelanggan.
”Setiap program kerja harus betul-betul dikaji. Kita harus melihat apakah investasi yang dilakukan benar-benar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM ke depan atau justru ada pilihan lain yang lebih efektif,” tegasnya.
Lebih jauh, pria yang akrab disapa Andi Zul ini meminta seluruh program kerja PDAM Makassar pada 2027 diselaraskan dengan visi dan misi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dalam kerangka program Mulia. Salah satu indikator utamanya adalah keberlanjutan program sambungan air bersih gratis yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah kota.
Ia juga menekankan pentingnya kesepahaman internal antara Dewan Pengawas dan jajaran Direksi sebelum dokumen RKAP 2027 diajukan ke tahap pembahasan bersama DPRD Kota Makassar.
”Antara dewan pengawas dan jajaran direksi harus memiliki kesepahaman terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika ada pertanyaan dalam pembahasan bersama DPRD, kita bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang sama,” jelas Andi Zul.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, menjelaskan bahwa arah kebijakan perusahaan pada 2027 difokuskan pada penyelesaian keluhan pelanggan serta pemerataan suplai air bersih, khususnya di kawasan utara dan timur Kota Makassar.
”Sebagian besar program yang kita rencanakan pada 2027 diarahkan pada investasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Itu yang utama, bagaimana berbagai keluhan masyarakat, khususnya di wilayah utara dan timur, bisa kita atasi sehingga seluruh wilayah Makassar dapat terlayani air bersih dengan baik,” ungkap Andi Syahrum.
Untuk memperbesar ruang fiskal pembiayaan pelayanan publik, manajemen PDAM Makassar akan melakukan efisiensi pada pos-pos belanja operasional. Langkah tersebut dibarengi dengan upaya menekan tingkat kehilangan air (non-revenue water) akibat kebocoran jaringan perpipaan.
Mantan Camat Biringkanaya ini menilai perbaikan jaringan pipa akan berdampak ganda: memperluas volume distribusi air ke pelanggan sekaligus mendongkrak pendapatan dan laba perusahaan untuk disetorkan sebagai dividen kepada Pemerintah Kota Makassar.
”Kalau kebocoran pipa bisa kita tekan, tentu kinerja perusahaan juga akan meningkat. Laba bisa bertambah dan manfaatnya dapat kita kembalikan kepada masyarakat, termasuk melalui program bantuan bagi warga yang memenuhi persyaratan,” tuturnya.
Terkait realisasi program unggulan pemerintah kota, Andi Syahrum memastikan skema sambungan air bersih gratis tetap berlanjut pada 2027 dengan kuota sekitar 2.500 sambungan baru. Pihaknya telah menyiapkan pengadaan meteran air untuk mendukung kelancaran program bagi warga penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
”Program sambungan gratis tetap kita jalankan. Karena itu, kebutuhan meteran harus terus kita siapkan. Program ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan sebagai penyedia layanan publik,” tutupnya. (Adv)
