MENITNEWS.CO.ID, TAKALAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, menyatakan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan perlindungan masyarakat dengan resmi menerima tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Takalar.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar yang digelar di lantai II Gedung DPRD Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/11/2026).
Hengky hadir mewakili Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, untuk membacakan pendapat resmi pemerintah daerah terhadap tiga regulasi usulan legislatif tersebut.
Adapun ketiga Ranperda inisiatif tersebut meliputi:
Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam pandangan resmi pemerintah daerah, ketiga rancangan regulasi ini dinilai sangat krusial dan mendesak guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bumi Panrannuangku.
Sorotan utama dalam rapat paripurna tersebut tertuju pada Ranperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Regulasi ini dipandang strategis guna menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus melindungi warga dari ancaman gangguan pasokan serta lonjakan harga.
Bupati Takalar dalam naskah pendapat resminya yang dibacakan Hengky menyampaikan bahwa Takalar memiliki potensi sektor pertanian dan tanaman pangan yang sangat besar.
Potensi ini wajib dikelola secara optimal agar berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, ditekankan pula bahwa esensi ketahanan pangan tidak sekadar bertumpu pada angka produksi semata.
Aspek ketersediaan, kelancaran distribusi, aksesibilitas masyarakat, keterjangkauan harga, hingga kesinambungan pasokan merupakan rangkaian variabel yang harus dikelola secara terpadu.
Oleh karena itu, kehadiran payung hukum ini nantinya akan mengatur secara terperinci mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga mekanisme penyaluran cadangan pangan daerah.
Pemerintah memastikan bahwa proses penyaluran nantinya harus tepat sasaran, utamanya diperuntukkan bagi masyarakat yang menghadapi kerawanan pangan, korban bencana alam, maupun warga dalam situasi darurat.
Pengelolaan cadangan pangan ini juga dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan lintas perangkat daerah, kelompok tani, pelaku usaha pangan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Pelaksanaannya pun wajib mematuhi batasan kemampuan keuangan daerah, standar keamanan pangan yang ketat, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain sektor pangan, Pemkab Takalar juga memberikan perhatian serius terhadap Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang diarahkan untuk merancang sistem mitigasi serta penanganan darurat yang lebih terencana, sistematis, dan menyeluruh. (bs)
