Kebut Proyek Jembatan Barombong, Pemkot Makassar Hadapi Kendala Sengketa Lahan

Konflik Alas Hak Tiga Bidang Tanah Hambat Pembebasan Lahan Jembatan Barombong Makassar (Foto: Ist)

MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat proyek pembangunan Jembatan Kembar Barombong guna mengurai kemacetan lalu lintas kini membentur kendala hukum. Proyek yang dinantikan masyarakat tersebut tertahan akibat sengketa dan klaim kepemilikan tumpang tindih pada sejumlah bidang tanah di lokasi pengadaan.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, menjelaskan bahwa Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan percepatan pembebasan lahan demi kelancaran akses warga. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak dapat bertindak gegabah karena objek tanah yang disasar masih diklaim oleh berbagai pihak dengan dasar hukum yang berbeda.

“Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan bahwa warga saling klaim menggunakan alas hak berupa sertipikat, sehingga mengharuskan pemerintah bersikap cermat agar tidak memicu masalah hukum baru.

Kompleksitas Alas Hak dan Gugatan Hukum

Dewan Pertanahan Ungkap Kompleksitas Hukum di Balik Proyek Jembatan Kembar Barombong (Foto: Ist)

Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, sengketa ini melibatkan berbagai dokumen penguasaan lahan. Selain klaim antarwarga, persoalan diperkeruh oleh adanya gugatan hukum yang melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) serta kelompok warga di sekitar lokasi yang dipimpin oleh Haji Paju Timula, ditambah somasi dari salah satu warga.

Izhar merinci, setidaknya terdapat tiga pihak yang memegang dasar penguasaan atas bidang tanah terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Bidang tanah milik Letkol Amsal Sampetondok seluas sekitar 520 meter persegi merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 seluas 1.175 meter persegi yang diterbitkan pada Desember 2008.

Sementara itu, Rabaya mengandalkan dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi tahun 1964, dan Jasmani Agi memegang dokumen surat peralihan hak. Di samping itu, PT GMTD tercatat memiliki Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan estimasi luas mencapai delapan hektare. Pemerintah kini harus meneliti validitas dokumen-dokumen historis tersebut sebelum menetapkan subjek dan objek pembayaran ganti rugi.

Perubahan Skema dan Pembagian Kewenangan

Alihkan Mekanisme ke ATRBPN, Pemkot Makassar Hati-hati Selesaikan Sengketa Lahan Barombong (Foto: Ist)

Menghadapi kompleksitas hukum tersebut, Pemkot Makassar memutuskan mengubah skema pengadaan tanah. Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung antarpihak atau business to business (B to B), kini prosesnya dialihkan sepenuhnya melalui tahapan resmi pengadaan tanah bersama Kantor Wilayah ATR/BPN.

Melalui mekanisme ini, pemerintah kota melakukan verifikasi dokumen awal sebelum menyerahkannya kepada ATR/BPN guna pembentukan satuan tugas pendataan objek dan subjek tanah. Apabila di kemudian hari status kepemilikan telah jernih namun sengketa perdata masih bergulir di pengadilan tanpa kekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian akan diselesaikan lewat mekanisme konsinyasi atau penitipan dana di pengadilan.

Pemerintah Kota Makassar menegaskan pembagian tugas yang jelas dalam proyek infrastruktur ini. Pemkot bertanggung jawab pada ranah pengadaan dan pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi perencanaan serta koordinasi, sementara pembangunan fisik jembatan didanai oleh APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). (Ewa)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan