MPR Targetkan Pemilihan Wakil Presiden Baru Rampung Sebelum 5 Desember 2026

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia memproyeksikan pelaksanaan Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden baru dipercepat. Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pascakeinginan atau mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan, hasil koordinasi antara pimpinan lembaga legislatif dan Presiden RI Prabowo Subianto mengerucut pada rentang waktu penyelenggaraan. Sidang paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung antara tanggal 23 November hingga 4 Desember 2026.

“Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” ujar Bambang Wuryanto saat dihubungi pada Kamis (12/11).

Politikus yang akrab disapa Bambang Pacul itu menjelaskan, penentuan rentang tanggal tersebut disesuaikan langsung dengan agenda kenegaraan Presiden Prabowo. Kepala Negara dipastikan akan hadir secara langsung dalam rapat paripurna penting tersebut.

Landasan Konstitusional dan Tenggat Waktu

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat (2), MPR memiliki batas waktu absolut selama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan sejak kekosongan jabatan terjadi. Apabila dihitung secara administratif sejak surat pengunduran resmi Gibran diterima, tenggat waktu penuntasan jatuh pada 10 Januari 2027.

“Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sebelum sidang paripurna digelar, MPR diagendakan melangsungkan rapat gabungan pada Jumat (13/11). Agenda utama pertemuan ini adalah menetapkan jadwal resmi paripurna sekaligus membentuk tim verifikasi khusus. Tim tersebut bertugas meneliti keabsahan berkas persyaratan administratif calon wakil presiden yang diusulkan oleh pemerintah.

Hak Prerogatif dan Mekanisme Pengusulan

Terkait sosok figur pengganti, kekuasaan penuh berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa mekanisme awal dimulai dari surat resmi MPR kepada Presiden.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril pada Kamis (12/11).

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden wajib menyetorkan dua nama kandidat beserta seluruh dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Dalam sidang paripurna, kedua kandidat diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan anggota dewan. Calon yang berhasil meraup suara terbanyak secara sah ditetapkan sebagai wakil presiden definitif.

Apabila perolehan suara kedua kandidat imbang, aturan mengamanatkan pelaksanaan pemilihan ulang satu kali. Jika jalan buntu tetap terjadi, kewenangan penentuan akhir berada di tangan Presiden untuk memilih satu dari dua nama yang sebelumnya diajukan. (*)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan