MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Komisi III DPR mulai mematangkan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Proses ini mempertimbangkan agenda lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan November 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembahasan tersebut telah dilakukan dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu turut dihadiri oleh pimpinan MPR dan anggota Komisi III DPR, di antaranya Hinca Panjaitan.
Menurut pemerintah, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong pascapengunduran diri Gibran Rakabuming berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut mewajibkan presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam batas waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Tahapan Konstitusional dan Jadwal Lembaga Negara
Dalam mekanisme awal, MPR terlebih dahulu akan menggelar rapat paripurna untuk resmi menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Berdasarkan estimasi kelembagaan, proses internal di tingkat MPR mulai dari rapat hingga pengiriman surat resmi kepada kepala negara diperkirakan memerlukan waktu sekitar tiga hari.
Setelah menerima surat resmi dari MPR yang memuat permintaan pengajuan calon beserta persyaratannya, presiden memiliki alokasi waktu selambat-lambatnya 14 hari. Dalam rentang waktu tersebut, presiden harus menetapkan dan menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR.
Meski kerangka waktu telah dibahas, jadwal pasti pelaksanaan rapat pimpinan MPR belum diputuskan secara final. Keputusan tersebut masih menunggu koordinasi lebih lanjut antara Ketua MPR dan pimpinan lembaga legislatif lainnya.
Pengaruh Agenda Internasional
Faktor penentu utama perumusan jadwal saat ini adalah rencana perjalanan dinas luar negeri kepala negara. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri sejumlah forum strategis kawasan Asia-Pasifik secara beruntun.
Rangkaian agenda dimulai dari KTT ASEAN ke-49 di Metro Manila, Filipina, pada 15–18 November 2026, yang mengusung tema “Navigating Our Future Together”. Setelah itu, para kepala negara langsung bertolak ke Shenzhen, China, untuk mengikuti Pekan Pemimpin Ekonomi KTT APEC 2026 pada 18–19 November 2026.
“Karena presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu, dan karena itu memang masih memerlukan waktu bagi presiden untuk mempersiapkan hal ini,” ujarnya menjelaskan pertimbangan penyesuaian waktu tersebut.
Setelah dua nama calon wakil presiden diajukan oleh pemerintah, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan administratif sebelum dibawa ke Sidang Paripurna MPR untuk dipilih secara definitif. (*)



