MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, meminta seluruh jajaran pengurus hingga tingkat kelurahan untuk membenahi tata kelola administrasi sekaligus berperan aktif dalam pengelolaan sampah kota menjelang penilaian Adipura.
Penegasan tersebut disampaikan Melinda saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris dan Bendahara TP PKK Kota Makassar di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini digelar untuk menyelaraskan standar administrasi dan pengelolaan keuangan organisasi secara berkelanjutan.
Menurut Melinda, keseragaman sistem pencatatan, format buku, pengisian data, dokumentasi, hingga mekanisme pelaporan merupakan fondasi utama agar kinerja organisasi dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Administrasi ini bukan sekadar melengkapi buku atau memenuhi laporan. Ini merupakan bagian penting dari bagaimana kita mengelola organisasi dengan baik. Apa yang kita kerjakan harus tercatat, terdokumentasi, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Melinda.
Berdasarkan hasil Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP), Melinda mengungkapkan masih ada sejumlah kecamatan yang memerlukan pembinaan lanjutan.
Ia pun menginstruksikan jajaran sekretaris, bendahara, serta Kelompok Kerja (Pokja) I hingga IV TP PKK Kota Makassar untuk turun langsung mendampingi pengurus di tingkat kecamatan.
Selain pendampingan struktural, ia mendorong terciptanya budaya saling berbagi ilmu antara pengurus senior dan kader baru guna memperlancar regenerasi.
“Jangan malu untuk belajar dan bertanya. Yang sudah berpengalaman mari berbagi dengan yang baru. Kita harus saling mendukung, karena tujuan kita sama, bagaimana PKK ini bisa berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Melinda mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak pada rutinitas seremonial maupun perlombaan semata.

Ia menuntut 10 Program Pokok PKK diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga di setiap wilayah.
“Jangan sampai kita hanya sibuk dengan kegiatan dan pertemuan, tetapi lupa melihat apa manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sepuluh Program Pokok PKK harus kita pahami dan wujudkan dalam kegiatan nyata yang menyentuh kebutuhan keluarga,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Melinda menyoroti peran strategis kader PKK dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Makassar.
Ia mengapresiasi inovasi kolaboratif di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, yang menyulap kontainer sampah menjadi sentra penukaran sampah berbasis aplikasi untuk ditukar dengan sembako maupun dibelanjakan di UMKM lokal.
“Pengelolaan sampah bukan hanya soal membuang dan mengangkut, tetapi bagaimana kita membangun kebiasaan memilah dan memberikan nilai tambah dari sampah yang dihasilkan,” jelas Melinda.
Menjelang penilaian Adipura pada akhir November 2026, Melinda menginstruksikan seluruh kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengawal kebersihan kawasan permukiman, drainase, serta fasilitas umum secara konsisten.
“Adipura ini bukan hanya tentang bagaimana kita mempersiapkan kota saat penilaian datang. Yang lebih penting adalah bagaimana kebersihan itu terus kita jaga. Saya berharap seluruh kader PKK ikut bergerak, mulai dari lingkungan rumah hingga wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Sebagai dukungan nyata terhadap pengelolaan sampah berbasis wilayah, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan komposter kepada perwakilan delapan kecamatan dan kelurahan, yakni Rappocini, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Sangkarrang, Bontoala, dan Wajo. (Adv)



