MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri peluncuran program Aksi Stop Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar secara hibrida di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).
Peluncuran program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendampingan keluarga yang menjangkau 3.060 desa dan kelurahan di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam skema penanganan ini, sebanyak 3.060 anggota Tim Penggerak PKK tingkat desa dan kelurahan resmi diterjunkan ke lapangan. Para kader bertugas memberikan edukasi serta mendampingi orang tua dalam menerapkan pola asuh dan pemenuhan gizi yang tepat bagi anak.
Melinda Aksa menilai pelibatan kader PKK hingga tingkat tapak merupakan kunci krusial agar intervensi penanganan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, keluarga adalah benteng utama dalam membangun pola hidup sehat dan memantau tumbuh kembang anak sejak dini.
”Upaya pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Karena itu, kader PKK memiliki peran penting untuk mendampingi, mengedukasi, dan mengajak masyarakat agar semakin peduli terhadap pemenuhan gizi serta tumbuh kembang anak,” ujar Melinda Aksa.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, menjelaskan bahwa Aksi Stop Stunting 2026 merupakan kelanjutan program berkelanjutan dari tahun 2025. Ia mengingatkan bahwa ancaman stunting tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas di masa depan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berhasil ditekan dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 23,3 persen pada 2024. Atas capaian penurunan 4,1 poin persentase tersebut, Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik dalam percepatan penurunan stunting tingkat nasional pada 2025.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, yang hadir secara virtual, menegaskan pentingnya intervensi sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan, hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Penanganan meliputi pemeriksaan kehamilan rutin, penanggulangan anemia pada ibu, pemberian ASI eksklusif, hingga penyediaan makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi.
Guna mendukung operasional di lapangan, Pemprov Sulsel telah menyiapkan paket intervensi gizi berupa multivitamin, susu untuk ibu hamil, serta Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting.
Selain itu, Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan bantuan Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) sebanyak 184.350 saset yang ditujukan bagi 1.229 anak dengan kondisi gizi buruk di Sulawesi Selatan.
Melalui keikutsertaan aktif dalam gerakan ini, Melinda Aksa berkomitmen memperkuat sinergi dengan tenaga kesehatan dan Pemerintah Daerah, demi memastikan setiap anak di Kota Makassar mendapatkan pemenuhan gizi optimal. (red)
