MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai polemik penyetaraan ijazah yang sempat mencuat belakangan ini sebagai peringatan serius bagi tata kelola regulasi pendidikan nasional. Menurutnya, persoalan tersebut membuka mata terhadap celah aturan yang masih multitafsir.
Pernyataan tersebut disampaikan Lalu menyikapi perdebatan publik terkait keabsahan dokumen pendidikan, termasuk penggunaan surat keterangan (suket) dalam proses penyetaraan. Parlemen menilai karut-marut penafsiran regulasi ini menjadi pukulan telak bagi kementerian yang membidangi sektor pendidikan.
“Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya ya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” ujar Lalu dalam keterangan yang dikutip dari Kumparancom, Jumat (13/11).
Ia mengingatkan, esensi pendidikan tidak boleh sekadar direduksi pada kepemilikan selembar kertas administratif. Lebih dari itu, sistem pendidikan harus berfokus pada pembangunan karakter, moral, etika, adab, dan budi pekerti yang memanusiakan manusia.
Urgensi Revisi UU Sisdiknas
Sebagai langkah korektif jangka panjang, Komisi X DPR RI berencana memasukkan bab khusus mengenai mekanisme penyetaraan ijazah ke dalam draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan payung hukum yang kuat dan seragam.
Lalu menjelaskan, urgensi pengaturan ini tidak hanya ditujukan untuk merespons kasus spesifik pejabat tinggi negara, melainkan untuk melindungi ribuan masyarakat umum. Selama ini, banyak lulusan lembaga pendidikan keagamaan maupun institusi luar negeri yang menghadapi hambatan birokrasi ketika hendak melanjutkan studi ke sekolah umum di dalam negeri.
“Hari ini di Indonesia juga banyak santri-santri kita yang dikirim ke pondok-pondok pesantren atau dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri. Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala,” ungkapnya.
Tata Kelola Dokumen Penyetaraan
Selain memperkuat regulasi di tingkat undang-undang, Komisi X menyoroti pentingnya kejelasan administratif antara penerbitan surat keterangan dan Surat Keputusan (SK) penyetaraan. Selama ini, dualisme dokumen tersebut kerap memicu perbedaan tafsir di lapangan.
Pihaknya berencana melibatkan para pakar dan akademisi guna merumuskan ketentuan teknis yang matang. Pengaturan detail mengenai standar penerbitan dokumen tersebut nantinya akan dijabarkan melalui peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.
“Apa yang menjadi persyaratan dikeluarkannya surat keterangan, apa yang menjadi persyaratan dikeluarkannya SK, itu yang masih penafsirannya berbeda-beda, sehingga kami nanti di revisi Undang-Undang Sisdiknas itu tentu akan dengan tegas sebagai payung hukumnya,” tandas Lalu. (*)



