Oleh : Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH (Wakil Rektor I Universitas Patria Artha Makassar)
MENITNEWS.CO.ID — Di tengah dinamika pembangunan nasional dan transisi kebijakan pendidikan yang tengah bergulir, dunia perguruan tinggi di Indonesia berada di persimpangan jalan yang menuntut transformasi mendasar.
Ia menegaskan pentingnya perombakan paradigma tata kelola kampus agar tidak lagi menara gading, melainkan mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat—mulai dari ketimpangan kualitas, pengangguran intelektual, hingga target pengentasan kemiskinan nasional.
Gagasan strategis ini diharapkan menjadi masukan substansial bagi pemerintah pusat, khususnya dalam perumusan kebijakan dan rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), agar regulasi yang lahir benar-benar berakar dari realitas di lapangan.
Keluar dari Egosentrisme Kampus Menuju Konsorsium Kolaboratif
Selama ini, perguruan tinggi di Indonesia kerap terjebak dalam silo mentality—berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat. Padahal, jika potensi sumber daya dan kepakaran dari ribuan institusi diintegrasikan ke dalam ekosistem kolaboratif, dampaknya akan jauh lebih masif bagi kemajuan daerah maupun nasional.
Kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri. Sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), dari total 2.839 perguruan tinggi di Indonesia, terdapat 176 kampus terakreditasi Unggul, 823 Baik Sekali, dan 1.458 Baik. Melalui skema konsorsium, disparitas kapasitas ini justru dapat disatukan.
Kampus-kampus dapat saling melengkapi untuk memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
Menghubungkan Pendidikan dengan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Kritik paling fundamental yang harus dijawab oleh institusi pendidikan tinggi hari ini adalah sejauh mana relevansi lulusannya terhadap penyelesaian masalah sosial-ekonomi Bangsa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,25 persen (sekitar 23,35 juta jiwa) dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen (sekitar 7,28 juta jiwa).
Pemerintah sendiri mematok target ambisius: penurunan kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026.
Namun, angka-angka makro tersebut tidak berdiri sendiri. Affandy memaparkan data struktural yang menunjukkan korelasi erat antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan kerentanan ekonomi:
25 dari 100 kepala keluarga miskin tidak tamat SD.
38 dipimpin oleh lulusan SD.
18 dipimpin oleh lulusan SMP.
17 dipimpin oleh lulusan SMA.
2 rumah tangga miskin dipimpin oleh lulusan perguruan tinggi.
Di sisi lain, data BPS 2026 juga merekam fenomena paradoks berupa pengangguran terdidik, di mana sekitar 1,01 juta orang atau 9,01 persen sarjana di Indonesia belum terserap di dunia kerja.
Persoalan ini bukan semata kesalahan individu lulusan, melainkan cerminan dari sistem pendidikan tinggi yang kerap lambat merespons kecepatan perubahan zaman.
Menjawab Tantangan Global dan Encang Mandat Presiden
Tiga isu klasik pendidikan tinggi—mutu, akses, dan relevansi—harus ditempatkan ulang dalam kerangka prioritas, dengan penekanan khusus pada aspek relevansi.
Dunia sudah berubah, apa yang ada di luar sudah berubah, dan berubahnya lebih cepat dari sistem yang kita miliki. Tapi kalau kita masih mengidolakan sistem yang kita miliki, maka sebenarnya kita telah berjalan mundur.
Tanpa kemampuan adaptasi yang progresif, institusi pendidikan lambat laun hanya akan menjadi penonton dan korban dari problematika sosial, alih-alih tampil sebagai agen solutif.
Pandangan visioner ini sejalan dengan enam mandat strategis Presiden Prabowo Subianto bagi perguruan tinggi nasional.
Mulai dari mencetak sumber daya manusia yang unggul, memperkuat penguasaan sains dan teknologi, menggenjot riset dan hilirisasi industri, hingga menghadirkan solusi konkret bagi persoalan riil masyarakat.
Sudah saatnya gagasan konsorsium kampus dan evaluasi ekosistem pendidikan tinggi diterjemahkan dalam aksi nyata. Langkah ini krusial agar regulasi pendidikan masa depan tidak sekadar normatif, melainkan menjadi instrumen utama pengentasan kemiskinan dan kemandirian Bangsa. (*)



