Dukung Digitalisasi Keuangan Pemkab Wajo, Pengguna KKI QRIS Bank Sulselbar Tembus 66 Instansi

MENITNEWS.CO.ID, ​WAJO — PT Bank Sulselbar terus memperkuat perannya, dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Wajo.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi SIBISA di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, baru-baru ini.

​Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Bank Sulselbar menghadirkan solusi pembayaran belanja daerah yang praktis, transparan, dan akuntabel.

Ini melalui KKI berbasis kartu fisik maupun QRIS yang terintegrasi langsung dengan layanan mobile banking.

​Hingga Agustus 2026, adopsi KKI QRIS Bank Sulselbar menunjukkan tren positif dengan total 66 instansi pengguna dan plafon transaksi mencapai Rp3,5 miliar.

Layanan ini juga dilengkapi fitur dashboard pemantauan harian guna mempermudah pengawasan serta pengendalian realisasi anggaran secara real-time.

​Perwakilan Manajemen Bank Sulselbar menegaskan bahwa kehadiran KKI QRIS merupakan wujud komitmen perseroan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang modern dan bebas dari transaksi tunai.

​“Bank Sulselbar berkomitmen penuh mendampingi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam memperluas ekosistem pembayaran digital. Melalui KKI QRIS yang terintegrasi dan terpantau langsung lewat dashboard, belanja pemerintah daerah menjadi jauh lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

​Langkah strategis ini mendapat apresiasi dari Bupati Wajo, Andi Rosman. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Bank Sulselbar menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

​“Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam penerapan elektronifikasi transaksi keuangan di Kabupaten Wajo dapat berjalan semakin optimal, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat luas,” ujar Andi Rosman.

​Senada dengan hal tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bayu Martanto, menekankan bahwa digitalisasi transaksi akan berdampak langsung pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan mutu layanan publik.

​“Ujungnya pertama adalah bagaimana bisa meningkatkan PAD. Digitalisasi ini nantinya juga berkaitan dengan pelayanan, sehingga penerimaan dari pajak dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik dan pelayanan,” jelasnya.

​Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Kabupaten Wajo, Andi Pallawarukka, mengungkapkan bahwa indeks ETPD Wajo pada 2025 tercatat sebesar 87,20 persen.

Sepanjang periode tersebut, transaksi non-tunai telah menopang penerimaan pajak daerah lebih dari Rp74 miliar, retribusi daerah di atas Rp2 miliar, serta belanja daerah mencapai sekitar Rp1,4 triliun.

​Meski capaian transaksi non-tunai tergolong tinggi, Andi mengakui masih terdapat tantangan pada pemerataan literasi digital dan infrastruktur jaringan internet.

​“Jangankan di kalangan masyarakat, ternyata di kalangan pegawai saja, pengguna mobile banking masih berada di angka sekitar 67 persen. Itu pun kadang-kadang tidak digunakan kecuali untuk mengecek saldo,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

​Guna mengatasi kendala tersebut, Pemkab Wajo bersama perbankan tengah menyiapkan perluasan kanal pembayaran digital, termasuk penerapan QRIS untuk retribusi pasar tradisional, layanan persampahan, serta pembayaran PBB-P2 melalui agen perbankan Bank Sulselbar.

​Andi Pallawarukka berharap kolaborasi bersama Bank Sulselbar dapat terus diperkuat agar indeks ETPD Kabupaten Wajo meningkat signifikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (adv)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan