Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan dan Informal, Pemkot dan DPRD Makassar Godok Ranperda Jamsostek

RANPERDA JAMSOSTEK. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (tengah), Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham (kiri), dan Ketua DPRD Makassar Supratman (kanan) menerima penyerahan draf dokumen dalam Rapat Paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar. (Foto : Humas Pemkot Makassar)

MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, kelompok rentan, hingga pekerja sosial keagamaan.

​Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pimpinan dan anggota DPRD Makassar, serta jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

​Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa kehadiran Ranperda Jamsostek merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi seluruh masyarakat pekerja. Menurutnya, akses perlindungan ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati oleh pekerja formal.

​”Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Munafri.

​Ia menjelaskan, regulasi ini akan mengintegrasikan penyelenggaraan berbagai program perlindungan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).

Hingga saat ini, Pemkot Makassar tercatat telah melindungi sebanyak 81 ribu pekerja rentan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk 45 ribu pekerja rentan penerima manfaat JHT melalui program inovatif Makassar Berjasa.

​”Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

​Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jamsostek DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan hasil pencermatan terhadap substansi draf Ranperda tersebut.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, regulasi ini merupakan bentuk komitmen konstitusional sekaligus tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA.

RAPAT PARIPURNA. Suasana penyampaian penjelasan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar terkait Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar. (Foto : Humas Pemkot Makassar)

​Fahrizal menjelaskan, Ranperda ini mengakomodasi lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Cakupan kepesertaannya pun diperluas menyasar pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Pansus juga memberikan perhatian khusus terhadap pekerja sosial keagamaan yang selama ini mengabdi di tengah masyarakat, seperti imam rawatib, marbot masjid, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, hingga biksu.

​”Dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah, keberlangsungan program tidak lagi semata-mata bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun. Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” jelas Fahrizal.

​Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja di sektor swasta, draf Ranperda mengarahkan agar bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di Kota Makassar.

Ketentuan serupa juga ditekankan pada sektor konstruksi, di mana penyedia jasa wajib mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program JKK dan JKM sebagai bagian dari dokumen proyek.

​Terkait skema bantuan iuran dari pemerintah daerah bagi pekerja rentan, Ranperda menetapkan kriteria calon penerima, yakni berusia 17 hingga 65 tahun, berdomisili di Makassar dengan bukti KTP elektronik, aktif bekerja, serta belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.

Penetapan penerima juga memprioritaskan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia, dan kondisi disabilitas.

​”Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” imbuh Fahrizal.

​Guna memastikan pengawasan berjalan efektif, regulasi ini turut mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan serta mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota Makassar sebagai bahan evaluasi kebijakan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

​”Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tutupnya. (Adv)

Saluran Whatsapp Kami

Iklan