MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Makassar, Dr. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP, memimpin rapat koordinasi yang membahas pengelolaan limbah sampah serta mekanisme iuran sampah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sipakalebbi Lantai 1 Balai Kota Makassar tersebut menjadi forum koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola SPPG yang lebih tertib, bersih, dan berkelanjutan.
Pembahasan difokuskan pada penanganan limbah yang dihasilkan dari operasional SPPG, termasuk sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah, serta pengaturan iuran sampah agar pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan lingkungan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat standar kebersihan dan kesehatan pada setiap fasilitas pelayanan publik.
Pengelolaan limbah yang baik dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung kualitas layanan pemenuhan gizi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola persampahan dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan, koordinasi lintas sektor terus didorong agar sistem yang diterapkan semakin efektif.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Makassar, Dr. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP, menegaskan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan seluruh SPPG mampu menjalankan pelayanan sesuai standar kebersihan dan kesehatan.
SPPG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus menerapkan tata kelola lingkungan yang baik.
“Karena itu, pengelolaan limbah dan pengaturan iuran sampah perlu disusun secara terukur, efektif, dan berkelanjutan agar seluruh operasional SPPG tetap berjalan optimal serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Nirman.
Kepala Dinas Ketapang Makassar berharap, hasil rapat koordinasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti menjadi langkah teknis di lapangan sehingga seluruh SPPG di Kota Makassar memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata, efisien, dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, serta nyaman bagi masyarakat. (*)
