MENITNEWS.CO.ID, ​JAKARTA — Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyambangi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Langkah diplomasi ini ditempuh guna memperjuangkan pemerataan dan kelayakan akses listrik bagi warga di wilayah kepulauan terluar.

​Ketua Komisi I DPRD Pangkep, Budiamin, menegaskan bahwa warga kepulauan memiliki hak yang sama dengan masyarakat daratan dalam menikmati fasilitas infrastruktur dasar, khususnya energi listrik.

​“Pulau-pulau terluar merupakan bagian tak terpisahkan dari Kabupaten Pangkep. Karena itu, masyarakat di sana berhak memperoleh akses listrik yang layak,” ujar Budiamin usai menggelar konsultasi di Kemen ESDM, Jakarta.

​Budiamin menjelaskan, kondisi geografis Pangkep yang didominasi lautan menjadi tantangan utama pembangunan jaringan listrik konvensional dari daratan.

Mengatasi kendala tersebut, DPRD Pangkep mengusulkan penerapkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi paling efektif dan ramah lingkungan.

​Usulan program PLTS tersebut dirancang dalam dua bentuk, yakni pembangkit komunal untuk menopang fasilitas umum dan instalasi individual untuk setiap rumah tangga.

Menurutnya, keberadaan listrik yang stabil tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

​”Listrik yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi nelayan—terutama dalam menjaga kualitas hasil tangkapan—memperkuat pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu pada malam hari, serta membantu anak-anak belajar lebih baik,” jelasnya.

​Mengingat kompleksitas tantangan di daerah kepulauan, Budiamin berharap pemerintah pusat memberi perhatian khusus agar aspirasi ini masuk dalam program prioritas Kementerian ESDM. Pihaknya berjanji akan mengawal usulan tersebut hingga terealisasi secara nyata di lapangan.

​“Kami akan kawal proses ini sampai masyarakat di pulau-pulau terluar benar-benar merasakan pelayanan kelistrikan yang setara. Pemerataan pembangunan harus dirasakan seluruh warga tanpa terkecuali,” tegas Budiamin, Kamis (30/7/2026).

​Upaya ini mempertegas komitmen DPRD Pangkep, dalam mengikis ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan yang selama ini kerap terkendala aksesibilitas. (*)