MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Langkah ini terlihat dari partisipasi aktif BPKAD dalam rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

​Kegiatan evaluasi tersebut berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026, bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan.

​Hadir memimpin delegasi dari Pemerintah Kota Makassar adalah Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat teras BPKAD, di antaranya Sekretaris Muhammad Fuad Arfandi, dan Kepala Bidang Akuntansi, Muh. Sukma. Turut hadir pula pejabat struktural dan pegawai terkait di lingkup BPKAD Kota Makassar.

​Proses evaluasi di tingkat provinsi ini merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan utamanya adalah untuk memberikan penilaian komprehensif atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Makassar.

Melalui forum ini, BPKAD Makassar berharap kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dan regulasi yang berlaku diteliti secara saksama.

​Pelaksanaan evaluasi ini juga menjadi wujud komitmen BPKAD Kota Makassar dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Masukan dan hasil evaluasi dari pihak Pemprov Sulsel akan menjadi bahan perbaikan penting demi menyempurnakan Ranperda sebelum pada akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) secara resmi.

​Dengan mengikuti prosedur evaluasi ini, diharapkan pengelolaan setiap rupiah anggaran daerah di Kota Makassar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.

​Dihubungi secara terpisah mengenai kegiatan tersebut, Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, memberikan penegasan mengenai pentingnya tahapan evaluasi ini.

​”Kehadiran kami dalam forum evaluasi di BKAD Sulsel adalah bagian dari mekanisme wajib yang kami tempuh untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan APBD berjalan sesuai regulasi,” ujar Dakhlan, Rabu (12/8/2026).

​Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi momen penting bagi BPKAD Makassar untuk mendapatkan masukan substantif dan konstruktif.

​”Masukan tersebut akan sangat berharga untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan. Komitmen kami tetap sama: memastikan pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, demi memastikan setiap rupiah anggaran dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Kepala BPKAD Makassar, Dakhlan. (*)