MENITNEWS.COID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa kabar penunjukan pengusaha asal Kalimantan, Haji Isam, untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan adalah kabar yang tidak benar. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk merespons narasi yang tengah viral di media sosial.
Prasetyo menekankan bahwa isu yang berkembang luas di ruang publik tidak bisa serta-merta dianggap sebagai sebuah fakta. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi meskipun topik tersebut sedang ramah dibicarakan di platform digital.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” kata Prasetyo saat ditemui wartawan di JCC Senayan, Jakarta, dikutip dari Kompascom, Minggu (23/8/2026).
Guna menanggulangi bencana karhutla di wilayah Kalimantan, Presiden Prabowo Subianto telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri. Para pejabat tersebut ditunjuk untuk menjadi koordinator lapangan sesuai dengan pembagian wilayah terdampak masing-masing.
Skema pembagian wilayah ini diterapkan untuk mempercepat proses koordinasi serta penanganan api di lapangan. Sejumlah pejabat tinggi negara yang mendapat mandat koordinasi antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar, serta KSAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak.
“Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” ujar Prasetyo.
Meski pembagian fokus penanganan telah dibentuk, Prasetyo menggarisbawahi bahwa para pejabat yang ditunjuk tetap memiliki tanggung jawab moral dan operasional terhadap kawasan terdampak karhutla di daerah lainnya.
Di sisi lain, penanganan kebakaran hutan dan lahan juga melibatkan elemen luar pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa partisipasi dari korporasi swasta, seperti perusahaan kelapa sawit dan pertambangan, sangat diperbolehkan dalam mendukung upaya pemadaman. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan yang terdampak perlu bahu-membahu menanggulangi musibah ini.
Baca juga: Gempa M 5,0 Guncang Ruteng Manggarai, Bagian dari Rangkaian Susulan Gempa Besar Flores
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya sejumlah kendala teknis yang menghambat proses pemadaman di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa susutnya sumber air menjadi hambatan utama, baik untuk Satgas Darat maupun operasi udara yang memanfaatkan helikopter water bombing. Medan darat yang sulit dijangkau serta embusan angin kencang di area titik api juga menyulitkan manuver pesawat udara dan memperpendek jarak pandang petugas.
BNPB menegaskan bahwa pengoperasian water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC) difungsikan sebagai pendukung utama pergerakan Satgas Darat yang menjadi ujung tombak pemadaman di lapangan. (*)
