MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan RI” di Auditorium BRMP Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).
Seminar tersebut menjadi forum strategis untuk menghimpun gagasan dan pandangan dari pemerintah, akademisi, serta tokoh masyarakat dalam memperkuat kebijakan publik, kedaulatan pangan, dan transformasi digital menuju Indonesia Emas.
Mewakili Ketua Umum BPP KKSS yang juga Menteri Pertanian RI/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Budidaya Pascapanen, Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir, menilai momentum 81 tahun kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan nasional.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan secara optimal, terutama dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional.
“Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan genetik terbesar di dunia. Ini adalah kekayaan yang harus dikelola dengan baik. Karena itu, sektor pertanian sangat penting,” ujar Prof. Andi Muhammad Syakir.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Presiden Jenderal Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu program strategis nasional.
Prof. Syakir menilai kebijakan tersebut telah memberikan arah yang kuat bagi upaya mencapai kedaulatan dan swasembada pangan nasional.
Ia juga menyoroti capaian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mendorong swasembada pangan dalam waktu relatif singkat.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Menteri Pertanian bersama jajaran Kementerian Pertanian.
Prof. Syakir yang juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Assyakirin di Maros, Sulawesi Selatan, menyebut kepemimpinan yang kuat harus dibangun di atas integritas, ketegasan, keberanian, dan kemampuan intelektual.
Ia mengaitkan nilai tersebut dengan filosofi kepemimpinan Bugis-Makassar, yakni malempu yang berarti jujur dan magetteng yang bermakna tegas serta konsisten sebagai bagian dari nilai siri’ na pesse.
“Sebagai orang Bugis Makassar, kita memiliki filosofi kepemimpinan malempu dan magetteng sebagai pilar utama siri’ na pesse yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin tidak hanya harus pintar, tetapi juga memiliki integritas moral yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Seminar nasional KKSS tersebut, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang dipandu Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. H. Mansyur Ahmad, KM., M.Si.
Diskusi menghadirkan sejumlah perspektif mengenai tantangan pembangunan nasional, mulai dari sektor pertanian, tata kelola informasi digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan.
Direktur Perbenihan Hortikultura Dr. Muhammad Agung Sunusi, yang mewakili Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, membahas strategi sektor pertanian dalam menghadapi tantangan perubahan musim dan iklim.
Materi tersebut mencakup langkah antisipasi, adaptasi, serta mitigasi yang diperlukan untuk menjaga produktivitas pertanian, khususnya menghadapi musim kemarau.
Sementara itu, Prof. Dr. H. Muh. Nur Sadik, MPM, Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Nasional, mengulas perkembangan tata kelola informasi di tengah pergeseran arus informasi ke ruang siber.
Ia menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memastikan regulasi mampu mengikuti perubahan ekosistem digital.
Perspektif lain disampaikan Amel, yang mewakili Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Ia memaparkan perkembangan Artificial Intelligence (AI) serta peluang pemanfaatannya untuk mempercepat transformasi digital nasional.
Pembahasan juga mengerucut pada persoalan efektivitas penyaluran berbagai program dan bantuan pemerintah agar benar-benar tepat sasaran hingga tingkat petani.
Dalam sesi tanya jawab, peserta menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola distribusi, pengawasan, serta mekanisme penyaluran bantuan di lapangan.
Para panelis memberikan sejumlah masukan terkait penguatan sistem distribusi dan pengawasan agar kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, khususnya petani.
Rangkaian Seminar Nasional Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan RI ditutup dengan closing speech Wakil Ketua Umum BPP KKSS, Dr. Muhammad Idrus Marham.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada para narasumber dan moderator serta foto bersama.
Melalui seminar tersebut, BPP KKSS menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam memberikan gagasan dan mengawal kebijakan publik nasional.
Forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang refleksi, tetapi mampu melahirkan gagasan konkret untuk memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital demi pembangunan Indonesia yang maju dan berdaya saing global. (*)
