MENITNEWS.CO.ID, PANGKEP — Fraksi Amanat Bangsa DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyoroti sejumlah poin strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum fraksi gabungan PAN dan PKB tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pangkep. Fraksi menegaskan, perubahan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Amanat Bangsa, Muh. Fadhlan, mengatakan kebijakan anggaran harus diarahkan untuk memperbaiki pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal, membuka kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Besarnya anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Ukuran utamanya adalah seberapa jauh anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, membuka kesempatan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujar Fadhlan.
Ketua Fraksi Amanat Bangsa, Abd. Rauf, mencatat pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat dari sekitar Rp1,279 triliun menjadi Rp1,291 triliun, atau bertambah sekitar Rp12,97 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah mengalami kenaikan yang jauh lebih besar, dari sekitar Rp1,279 triliun menjadi Rp1,403 triliun, atau bertambah sekitar Rp124,95 miliar.
Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran sekitar Rp111,97 miliar yang akan ditutup melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Fraksi Amanat Bangsa meminta pemerintah daerah memastikan penggunaan SiLPA dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai ketentuan, dan benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Penggunaan SiLPA harus dijelaskan secara terbuka, jelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya dalam penyampaian pandangan fraksi.
Fraksi Amanat Bangsa juga menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp251,89 miliar menjadi Rp259,56 miliar.
Namun, di tengah kenaikan PAD tersebut, penerimaan pajak daerah justru tercatat mengalami penurunan sekitar Rp100 juta. Kondisi ini dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
Pada sisi belanja, kenaikan belanja operasi sekitar Rp47,48 miliar, termasuk peningkatan belanja pegawai sebesar Rp23,54 miliar, juga menjadi perhatian fraksi.
Fadhlan menegaskan, kenaikan belanja pegawai harus memiliki korelasi yang jelas dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Peningkatan belanja pegawai harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Persoalan pemerataan pembangunan menjadi perhatian khusus Fraksi Amanat Bangsa karena karakteristik geografis Pangkep yang mencakup wilayah daratan dan kepulauan.
Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, anggaran tercatat mencapai sekitar Rp112,16 miliar, meningkat sekitar Rp57,16 miliar. Sementara program penyelenggaraan jalan mendapat alokasi sekitar Rp70,47 miliar.
Fraksi meminta pemerintah daerah membuka informasi mengenai lokasi prioritas serta target fisik setiap program pembangunan kepada DPRD Pangkep dan masyarakat.
Langkah DPRD Pangkep tersebut, dinilai penting agar peningkatan anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat secara merata dan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Prioritas lokasi dan target fisiknya perlu dibuka secara jelas kepada DPRD dan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan juga diminta menjadi perhatian. Di antaranya transportasi laut, pelayanan dasar, air bersih, sanitasi, perikanan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Fraksi Amanat Bangsa turut mencermati besarnya alokasi anggaran untuk sektor pelayanan dasar.
Anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp471,79 miliar, sedangkan sektor kesehatan mendapat alokasi sekitar Rp308,91 miliar.
Fraksi meminta peningkatan anggaran tersebut tidak hanya tercermin dalam angka pada dokumen APBD, tetapi harus menghasilkan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung masyarakat.
Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau.
Selain persoalan anggaran, Fraksi Amanat Bangsa mendesak pemerintah daerah mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkep.
Fadhlan menilai kepastian tata ruang memiliki peran penting sebagai dasar pembangunan daerah, investasi, sekaligus pengembangan wilayah.
“Pemerintah daerah perlu menetapkan langkah dan target yang jelas agar dokumen RTRW dapat segera diselesaikan dan menjadi pedoman dalam pembangunan daerah,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2026).
Fraksi juga mendorong penguatan program pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan UMKM, koperasi, petani, dan nelayan.
Potensi daerah di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata dinilai perlu dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Belanja tidak terduga (BTT) juga menjadi bagian yang mendapat perhatian Fraksi Amanat Bangsa. Anggarannya meningkat dari Rp3 miliar menjadi Rp6,5 miliar.
Fraksi meminta penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara selektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Amanat Bangsa menyatakan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2026 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Fadhlan menegaskan, substansi utama dari perubahan APBD adalah memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting, setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan menghasilkan manfaat yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,” jelas Fadhlan. (Adv)
