MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan bahwa keteraturan sebuah kota dapat diukur dari sejauh mana sistem dan tata kelola perparkirannya dijalankan. Menurutnya, masalah perparkiran bukan sekadar penyediaan tempat penghentian kendaraan, melainkan berorientasi pada disiplin warga, penataan ruang, hingga cerminan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Peresmian Kantor Unit Pelayanan Parkir (UPP) Anjungan Pantai Losari Kota Makassar, Jumat (11/9/2026). Kegiatan ini diselenggarakan berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H serta Grand Opening penerapan sistem pintu penghalang (barrier gate) parkir di area Anjungan Pantai Losari.
Munafri menyampaikan bahwa mengurus persoalan perparkiran di Kota Makassar memerlukan komitmen serius serta langkah strategis yang berkelanjutan. Ia menyadari pembenahan di sektor ini berhadapan langsung dengan beragam dinamika sosial, sehingga penataannya harus dilakukan secara bertahap namun konsisten.
Direksi PD Parkir / Perumda Parkir Makassar Raya diminta bekerja ekstra guna menciptakan terobosan baru. Pria yang pernah menjabat CEO PSM dan Ketua IKA FH Unhas tersebut menekankan agar BUMD ini tidak berfokus pada perolehan laba semata, melainkan mampu menghadirkan ketertiban dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.
Dalam aspek penegakan aturan, penertiban kendaraan diharuskan berjalan tegas tanpa tebang pilih. Meski demikian, pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan tetap menjadi prioritas utama. Langkah tegas sesuai regulasi baru dieksekusi bilamana imbauan damai tak lagi diindahkan di lapangan.
Guna mengatasi keterbatasan lahan di wilayah padat kendaraan, Perumda Parkir Makassar Raya didorong mengeksekusi konsep building parking atau gedung parkir bertingkat. Fasilitas ini direncanakan terealisasi mulai tahun depan melalui skema sewa maupun kemitraan dengan pihak ketiga di bawah koordinasi perusahaan daerah.
Munafri menilai ketersediaan gedung parkir bertingkat menjadi solusi konkret agar pemkot tidak sekadar memberlakukan larangan parkir tanpa menyiapkan alternatif. Selain penyediaan infrastruktur, modernisasi sistem operasional dari cara manual ke berbasis teknologi digital terus dipercepat.
Penggunaan teknologi ini disiapkan untuk mengeliminasi keberadaan juru parkir (jukir) liar yang kerap mengganggu kenyamanan publik. Melalui sistem verifikasi pintar, jajaran pengawas dapat membedakan jukir resmi dan liar secara akurat guna menjamin kepastian bagi masyarakat.
Penataan perparkiran yang transparan dan tertib diyakini bakal berdampak positif terhadap citra kepemimpinan Pemkot Makassar. Edukasi serta sosialisasi masif kepada masyarakat terus digalakkan agar transformasi sistem perparkiran modern dapat berjalan optimal dan berkesinambungan. (Adv)
