MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menegaskan komitmennya mengawal setiap program pembangunan Pemerintah Kota Makassar agar berjalan sesuai perencanaan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, serta didukung penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Irwan Hasan saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Almadera, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Bappeda Kota Makassar A. Ato Rakhmawan dan akademisi Husmirah Husain sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Irwan mengatakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Menurut dia, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dirancang Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujar Irwan.
Politisi PPP tersebut mengakui kemampuan anggaran pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, program dan proyek pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah.
“Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelasnya.
Irwan menilai kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan APBD memberikan hasil maksimal. Setiap program yang diusulkan, kata dia, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Selain mendorong pengawasan dari sisi kelembagaan, Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar itu juga mengajak masyarakat ikut mengawasi berbagai proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan proyek yang dibiayai APBD dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pembangunan.
“Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” katanya.
Irwan menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar setiap anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
“Segala bentuk rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan. Setiap rupiah itu pasti kami kawal,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, Pemkot Makassar, Bappeda, akademisi, dan masyarakat terus diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan.
Dengan pengawasan secara bersama-sama, program pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Makassar A. Ato Rakhmawan memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.
Menurutnya, perencanaan pembangunan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi bagian penting agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Akademisi Husmirah Husain dalam kegiatan tersebut turut memberikan perspektif akademik mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu aspek yang ditekankan adalah pentingnya partisipasi masyarakat serta pengawasan terhadap proses pembangunan.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar. (Adv)
