MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, resmi dilantik sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Takalar.
Ia berkomitmen memperkuat organisasi hingga tingkat kecamatan untuk mengonsolidasikan petani dan mendorong peningkatan kesejahteraan mereka.
Pelantikan tersebut berlangsung dalam rangkaian Pelantikan DPC HKTI se-Sulawesi Selatan dan Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma No. 130, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Minggu (4/10/2026).
Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan dipimpin langsung Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding.
Dalam kepengurusan DPC HKTI Takalar, Daeng Manye didampingi Ichsan Ariansyah Muchtar sebagai sekretaris dan Irham sebagai bendahara.
Ichsan Ariansyah Muchtar diketahui merupakan anggota DPRD Takalar dari Fraksi PKB Partai Hanura. Sementara Irham menjabat Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. Hadir pula jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulsel serta sejumlah undangan lainnya.
Usai pelantikan, Daeng Manye menyebut jabatan sebagai Ketua HKTI Takalar merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk mendorong kemajuan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ya, baru saja kami bertiga dilantik menjadi pengurus HKTI Kabupaten Takalar. Saya selaku ketua, Pak Ichsan Dg. Bella selaku sekretaris, dan Pak Irham selaku bendahara,” kata Daeng Manye.
Ia mengatakan, langkah awal kepengurusan HKTI Takalar adalah melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk kepengurusan inti serta melengkapi struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan.
“Ini menjadi amanah bagi kami untuk kemajuan petani yang ada di Takalar,” ujarnya.
Menurut Daeng Manye, penguatan struktur organisasi menjadi penting agar HKTI dapat menjalankan perannya sebagai wadah yang menghimpun sekaligus memperjuangkan kepentingan petani di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.
“Nah, langkah selanjutnya setelah ini adalah membentuk kepengurusan inti dan melengkapi seluruh struktur organisasi HKTI Takalar,” katanya.
“Termasuk membentuk anak cabang-anak cabang sehingga seluruh petani di Takalar ini bisa terkonsolidasi,” sambungnya.
Ia memastikan jajaran pengurus HKTI Takalar akan bekerja maksimal dalam mendorong kemajuan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
“Kita harap bahwa kami selaku pengurus bersama dengan seluruh tim akan bekerja maksimal untuk kemajuan para petani di Takalar,” tutur Daeng Manye.
Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding menegaskan penguatan organisasi HKTI di daerah tidak boleh berhenti pada pembentukan struktur kepengurusan.
Menurutnya, HKTI harus mampu hadir di tengah petani dan memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan mereka.
“HKTI harus hadir untuk memperjuangkan kepentingan petani. Penguatan organisasi bukan hanya soal struktur kepengurusan, tetapi bagaimana seluruh pengurus mampu bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” ujar Abdul Kadir Karding.
Karding yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Indonesia menilai Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor pertanian nasional.
Karena itu, HKTI di tingkat daerah diharapkan dapat menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Potensi pertanian Sulawesi Selatan sangat besar. Karena itu, sinergi antara HKTI dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus terus diperkuat agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat dicarikan solusi bersama,” katanya.
Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulsel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat struktur organisasi di tingkat kabupaten dan kota. Sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan juga tercatat menjadi bagian dari kepengurusan DPC HKTI di daerah masing-masing.
Keberadaan kepala daerah dalam kepengurusan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara HKTI dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pengurus yang ada di daerah harus mampu membangun komunikasi dengan semua pihak. HKTI harus menjadi rumah bersama bagi petani dan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai tantangan pertanian,” tutur Karding.
Selain pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulsel, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Musda DPD HKTI Sulsel.
Musda menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus membahas penguatan arah kepengurusan dan program HKTI Sulawesi Selatan ke depan.
Agenda tersebut juga menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh jajaran pengurus dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari peningkatan produktivitas, akses pasar, regenerasi petani, permodalan, pemanfaatan teknologi hingga penguatan hilirisasi hasil pertanian.
Dengan penguatan struktur organisasi di tingkat daerah, HKTI diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi advokasi sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab persoalan yang dihadapi petani.
Dalam struktur nasional HKTI, Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPN HKTI, Sudaryono sebagai Ketua Umum DPN HKTI, sedangkan Abdul Kadir Karding menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPN HKTI. (Adv)
