MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pelantikan serentak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031 digelar di Makassar.
Ajang konsolidasi organisasi ini dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulawesi Selatan di Four Points by Sheraton Makassar.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, mendampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi dalam kegiatan tersebut.
Acara ini turut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya peran strategis organisasi petani dalam mengawal kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Andi Winarno menyatakan, pengurus baru tidak boleh hanya berhenti sebagai struktur organisasi seremonial semata.
Organisasi tani dituntut bertransformasi menjadi mitra aktif yang mampu menyerap aspirasi riil dan merumuskan solusi atas kendala di lapangan.
“HKTI harus hadir di tengah-tengah petani,” ujar Andi Winarno melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan di tingkat petani menjadi kunci agar kelompok tani tidak sekadar bertindak sebagai produsen komoditas mentah.
Petani diharapkan memiliki daya tawar ekonomi dan kapasitas sebagai pelaku usaha yang mandiri.
Oleh karena itu, konsolidasi internal hingga lapisan terbawah menjadi prioritas mendesak bagi kepengurusan DPC se-Sulawesi Selatan yang baru dilantik.
Sebagian besar posisi pengurus DPC HKTI yang baru diisi oleh figur kepala daerah, anggota legislatif, serta tokoh masyarakat setempat.
Lima Agenda Transformasi Pertanian
Menanggapi tantangan sektor agraris di daerah, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding memaparkan arah kebijakan organisasi.
Hasil Musyawarah Nasional ke-10 HKTI telah menetapkan lima agenda utama transformasi pertanian nasional.
Lima poin tersebut meliputi penguatan kapasitas petani, kaderisasi serta regenerasi tenaga kerja sektor pertanian, dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.
Selain itu, program kerja juga mencakup perluasan akses pasar domestik hingga ekspor, serta penguatan peran organisasi yang solutif.
Karding menekankan bahwa konsolidasi struktural di daerah harus berjalan beriringan dengan adopsi teknologi modern.
Pengembangan hilirisasi produk lokal, peningkatan daya saing komoditas, serta perlindungan kelestarian sumber daya alam juga menjadi bagian dari fokus kerja ke depan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pengurus HKTI, dan pemangku kepentingan terkait, sektor pertanian di Sulawesi Selatan diharapkan mampu berkembang lebih maju dan berkelanjutan. (*)
