MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi strategis pembangunan Kota Makassar kepada Komisi VII DPR RI.
Aspirasi tersebut mencakup dukungan kebijakan untuk pengembangan industri, pembangunan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga peningkatan aksesibilitas wilayah kepulauan.
Aspirasi itu disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Appi menegaskan bahwa Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,04 persen, Makassar dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui penguatan ekosistem usaha, investasi, dan industri.
Menurutnya, keunggulan geografis Makassar harus menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui sektor perdagangan dan jasa.
“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelas Appi.
Ia menilai, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat daya saing industri di Makassar. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian insentif terhadap bahan baku yang masuk ke daerah untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.
Kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan industri lokal sekaligus memperkuat rantai pasok dan membuka peluang pengembangan industri turunan. Appi secara khusus menyoroti tantangan yang dihadapi industri garmen, terutama terkait tingginya biaya bahan baku.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” ujarnya.
Selain sektor industri, Appi turut meminta dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif di Makassar.
Ia menilai, sebagai kota yang kerap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional, Makassar membutuhkan fasilitas representatif untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, dan pertemuan berskala besar.
Menurutnya, keberadaan gedung yang mampu mengakomodasi kegiatan dengan kapasitas ribuan orang akan memperkuat posisi Makassar sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ungkapnya.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas seni dan budaya masyarakat, sekaligus meningkatkan daya tarik Makassar sebagai destinasi kegiatan bisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Appi juga menyoroti potensi gastronomi Makassar yang memiliki kekayaan kuliner dan tradisi budaya. Ia berharap pemerintah pusat dapat mendukung upaya pengusulan gastronomi Makassar sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO.
Ia turut menyinggung Pinisi yang telah diakui sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Menurutnya, kekayaan budaya dan kuliner tersebut dapat menjadi modal penting untuk memperkuat identitas Makassar sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Makassar, khususnya kawasan Spermonde.
Appi menegaskan, ketersediaan dermaga yang memadai sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepulauan, memperlancar mobilitas, serta mendukung pengembangan wisata bahari.
Namun, ia mengungkapkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut masih terbatas. Kondisi ini membuat pemerintah kota belum leluasa melakukan intervensi terhadap pembangunan fasilitas dermaga yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” kata Appi.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan infrastruktur kepulauan dapat berjalan lebih optimal. Keberadaan dermaga yang memadai tidak hanya menunjang kebutuhan transportasi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan pariwisata bahari dan aktivitas usaha lokal.
Pemkot Makassar berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga pembangunan di wilayah daratan dan kepulauan dapat berjalan lebih seimbang.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Melalui pertemuan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota, Komisi VII ingin memperoleh gambaran faktual mengenai berbagai tantangan, kendala, dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama di sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” kata Evita.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus mengusulkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan tantangan masing-masing wilayah.
Pemkot Makassar berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat, sehingga mampu memperkuat daya saing industri, meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata, mengembangkan ekonomi kreatif, serta mempercepat pembangunan kawasan kepulauan.
Dengan dukungan lintas pemerintahan, Makassar diharapkan dapat semakin memperkuat perannya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. (*)
