MENITNEWS.CO.ID, LUWU TIMUR — Menteri Koperasi Republik Indonesia (Menkop RI), Ferry Juliantono, mengapresiasi kekompakan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, dan para Bupati serta Wali Kota se-Sulawesi Selatan.
Kekompakan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat gerakan koperasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bahkan, Kementerian Koperasi menyatakan kesiapan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilot project atau proyek percontohan nasional dalam pengembangan skema offtaker melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Apresiasi itu disampaikan Ferry Juliantono saat menghadiri puncak Pekan Expo Koperasi dan UMKM (K-UMKM) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Lapangan Iniaku, Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (10/10/2026) malam.
Ferry mengaku terkesan melihat kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur, serta para kepala daerah kabupaten dan kota dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kekompakan para pemimpin daerah di Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Baru kali ini saya datang ke provinsi di Sulawesi Selatan, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kotanya kompak hadir. Begitu pun dengan kecintaan terhadap olahraga, kekompakan itu saya saksikan sendiri. Ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujar Ferry.
Selain kekompakan antarpemerintah daerah, Ferry juga mengapresiasi semangat gerakan koperasi di Sulawesi Selatan, khususnya keterlibatan masyarakat dalam memasarkan produk lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia menilai koperasi memiliki peluang besar untuk kembali menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi berbasis kebersamaan.
“Koperasi sekarang membanggakan dan menumbuhkan kepercayaan lagi. Ini bisa menjadi ekosistem baru bagi ekonomi kita,” katanya.
Ferry menjelaskan, Kementerian Koperasi mendorong pengembangan skema offtaker melalui penyediaan alat dan mesin pascapanen atau pascaproduksi bagi KDKMP.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan koperasi dalam menyerap, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan.
Skema tersebut mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui dukungan alat dan mesin pascapanen, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat proses pengolahan, serta memperluas akses pemasaran.
Dengan demikian, hasil produksi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap panen atau produksi, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar yang lebih luas.
Menurut Ferry, penguatan peran koperasi sebagai offtaker menjadi salah satu upaya untuk membangun ekosistem ekonomi desa dan kelurahan yang produktif serta berkelanjutan.
Karena itu, ia secara khusus menyampaikan keinginannya agar Sulawesi Selatan menjadi daerah percontohan dalam penerapan skema tersebut.
“Karena itu, saya ingin Sulawesi Selatan menjadi pilot project kegiatan offtaker, dengan penyediaan alat dan mesin pascapanen untuk seluruh hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan se-Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Ferry optimistis dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi yang ditunjukkan para pemimpin di Sulawesi Selatan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan koperasi yang kuat, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta gerakan koperasi diperlukan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia berharap pengembangan koperasi di Sulawesi Selatan dapat melahirkan model yang bisa dipelajari dan diterapkan oleh daerah lain di Indonesia.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur di provinsi ini akan lahir sebuah gerakan koperasi yang menjadi referensi di masa mendatang bagi daerah lain,” tutup Ferry.
Rencana menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilot project nasional tersebut membuka peluang bagi KDKMP untuk memperkuat rantai pasok produk lokal, mulai dari penyerapan hasil produksi hingga pemasaran. Implementasinya diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas manfaat ekonomi koperasi bagi masyarakat Desa dan Kelurahan. (*)
