MENITNEWS.CO.ID, KEPRI — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Prof. Dr. H.A.M. Nurdin Halid, mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi di Kepulauan Riau (Kepri) untuk menekan biaya logistik dan mengurangi kesenjangan harga barang antarpulau.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk yang tinggal di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Dorongan itu disampaikan Nurdin Halid dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
Nurdin menilai, karakteristik geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau membutuhkan sistem logistik yang terintegrasi. Tanpa konektivitas yang memadai, distribusi barang berpotensi menghadapi kendala, meningkatkan biaya pengiriman, dan memperlebar disparitas harga kebutuhan pokok antardaerah.
“Penguatan konektivitas merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan, pemerataan pembangunan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau,” demikian penegasan dalam pembahasan Komisi VI DPR RI.
Menurut Nurdin, tingginya biaya distribusi, keterbatasan transportasi, dan panjangnya rantai pasok menjadi sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan harga barang antarwilayah.
Karena itu, pembangunan infrastruktur logistik tidak dapat dilakukan secara parsial. Pelabuhan harus terhubung dengan moda transportasi, fasilitas pergudangan, serta pusat distribusi agar pergerakan barang berlangsung lebih efisien hingga menjangkau wilayah kepulauan yang sulit diakses.
Integrasi Logistik untuk Kurangi Kesenjangan Harga
Nurdin juga menyoroti ketimpangan konektivitas di Kepri. Aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, sementara sejumlah pulau kecil menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik daerah.
Ia menegaskan, pemerataan konektivitas harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di pusat-pusat perdagangan.
Untuk itu, Nurdin mendorong penyusunan peta jalan atau roadmap yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi. Peta jalan tersebut juga perlu dilengkapi indikator keberhasilan serta target penurunan disparitas harga yang jelas dan terukur.
“Diperlukan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi, dengan target penurunan disparitas harga yang jelas,” demikian poin yang disampaikan dalam pembahasan tersebut.
Menurutnya, peta jalan itu perlu menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam memperkuat konektivitas serta membangun ekosistem logistik yang mampu menghubungkan pusat perdagangan dengan pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.
Integrasi tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar arus barang, tetapi juga memperluas akses pasar bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, serta produsen lokal.
Dengan distribusi yang lebih efisien, pelaku usaha di wilayah kepulauan diharapkan dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka.
Dorong Peran BUMN dan Kementerian Perdagangan
Selain mendorong pembangunan infrastruktur, Komisi VI DPR RI juga menekankan pentingnya peran Kementerian Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses pasar.
Sementara itu, BUMN yang bergerak di sektor pelabuhan, penyeberangan, pelayaran, dan perdagangan didorong meningkatkan produktivitas, memperluas digitalisasi layanan, serta mengefisienkan kegiatan operasional.
Upaya efisiensi tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat perdagangan.
Nurdin menegaskan, peningkatan efisiensi operasional perlu berjalan seimbang dengan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Penghematan biaya diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi barang dan memperkuat konektivitas antarpulau.
“BUMN harus mampu meningkatkan efisiensi logistik yang terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan pelayanan publik. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat semakin kuat dan distribusi barang kepada masyarakat berjalan lebih efektif,” demikian penekanan dalam agenda pembahasan Komisi VI DPR RI.
Ia menilai, kolaborasi pemerintah dan BUMN menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sistem logistik yang efisien, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Kepri.
Minta Tindak Lanjut Konkret
Nurdin berharap kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI tersebut menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dari seluruh mitra kerja terkait.
Ia menekankan pentingnya kesepakatan bersama yang memuat target terukur, pembagian tugas, serta penanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, berbagai rekomendasi yang dibahas dapat diterjemahkan menjadi program nyata dan tidak berhenti pada tataran wacana.
Menurutnya, keberhasilan penguatan konektivitas dan integrasi logistik harus tercermin dari semakin efisiennya distribusi barang, menurunnya biaya pengiriman, serta berkurangnya kesenjangan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rancangan aksi bersama yang konkret, terukur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, mengendalikan disparitas harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat kepulauan,” demikian poin penutup dalam pembahasan tersebut.
Kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI itu turut diikuti sejumlah anggota DPR RI, yakni Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono alias Kanang, Dewi Juliani, Unru Baso, Ida Fauziyah, Rahmat Saleh, dan Askweni dari berbagai fraksi partai politik.
Melalui penguatan konektivitas dan integrasi sistem logistik, upaya menekan biaya distribusi di Kepri diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan keterjangkauan harga barang bagi masyarakat di seluruh wilayah kepulauan. (*)
