MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, mengingatkan para orang tua agar tidak sembarangan dalam memberikan nama kepada anak.

Kepala Disdukcapil Makassar, Muh. Hatim Salam menjelaskan, pemberian nama bukan sekadar identitas estetika semata. Melainkan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menghadapi kendala administratif di kemudian hari.

“​Imbauan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Aturan tersebut secara resmi berlaku untuk seluruh dokumen kependudukan, meliputi Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), hingga KTP-el,” sebut Hatim, Kamis (12/11/2026).

​Kepala Disdukcapil Makassar menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ini, mengingat nama yang tercatat pada dokumen kependudukan akan dipakai untuk berbagai keperluan sang anak seumur hidupnya.

​Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, terdapat tiga syarat wajib utama dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan yang harus dipatuhi masyarakat:

​Jumlah Kata: Nama minimal terdiri dari dua kata agar identitas lebih jelas dan tidak membingungkan sistem administrasi.

​Batas Panjang Karakter: Maksimal 60 huruf (termasuk spasi) agar pas saat dicetak pada formulir maupun sistem digital.

​Makna dan Etika: Nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

​Selain itu, Disdukcapil juga memberikan sorotan khusus terkait aturan pencantuman gelar dan marga. Gelar pendidikan, adat, atau keagamaan diperbolehkan untuk dicantumkan, namun hanya pada dokumen KK dan KTP-el dengan penulisan yang harus disingkat (contoh: Dr. atau Hj.). Sebaliknya, gelar tersebut dilarang keras dicantumkan pada Akta Kelahiran atau akta pencatatan sipil lainnya.

“​Masyarakat, khususnya pasangan muda yang tengah menantikan buah hati atau mencari inspirasi nama anak, diimbau untuk memastikan nama pilihan mereka telah sesuai dengan seluruh kriteria sebelum mendatangi kantor pelayanan Disdukcapil Makassar,” harap Hatim. (yat)