MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melimpahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026).
Langkah tegas ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan pada 11 November 2026, menyusul penyerahan berkas Tahap I oleh penyidik OJK sebelumnya.
Kedua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis bank tersebut.
Keduanya diduga kuat terlibat dalam praktik penyimpangan penyaluran pembiayaan yang menyalahi aturan perbankan serta tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembiayaan.
Berdasarkan hasil penyidikan, tindak pidana tersebut berlangsung sepanjang periode Mei 2018 hingga September 2021. Praktik penyimpangan ini mencakup 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah, yang mengakibatkan potensi kerugian finansial mencapai sekitar Rp1,72 miliar.
Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan komprehensif OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum di sektor perbankan syariah.
Atas perbuatannya, penyidik OJK menjerat tersangka TR dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a atau Pasal 63 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, tersangka AHK disangkakan melanggar Pasal 64 atau Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diubah melalui UU P2SK, dengan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
OJK menegaskan akan terus mempererat sinergi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia guna memastikan proses penegakan hukum di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
Melalui upaya ini, OJK berkomitmen penuh menjaga integritas industri keuangan, melindungi kepentingan nasabah, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. (red)



