MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Keamanan data pengguna dan praktik penagihan menjadi dua persoalan yang mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penguatan industri pinjaman daring atau fintech lending.
Melalui kebijakan terbaru, OJK mendorong penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) meningkatkan kemampuan menghadapi serangan siber sekaligus memastikan proses penagihan kepada konsumen berlangsung sesuai prinsip etika dan ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kebijakan ini menjadi perhatian karena layanan pinjaman digital tidak hanya berkaitan dengan transaksi keuangan, tetapi juga pengelolaan informasi pribadi, data keuangan, dan aktivitas penagihan kepada masyarakat.
OJK Minta Fintech Siapkan Pemulihan Saat Terjadi Serangan
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara LPBBTI perlu mengubah pendekatan pengelolaan keamanan digital.
Menurutnya, perlindungan sistem tidak cukup hanya mengandalkan upaya pencegahan serangan. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan mendeteksi gangguan, merespons insiden, dan memulihkan layanan.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
Pedoman yang diluncurkan OJK mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Dokumen tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri atau self-assessment. Melalui instrumen ini, penyelenggara dapat mengukur tingkat kematangan sistem keamanan, menemukan kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan.
Penerapannya disesuaikan dengan skala usaha, tingkat kompleksitas, serta karakteristik masing-masing perusahaan.
OJK juga mengingatkan bahwa keamanan digital bukan hanya urusan bagian teknologi informasi. Direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan risiko tersebut.
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, turut mengingatkan bahwa ancaman siber dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, hingga merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.
Praktik Penagihan Ikut Menjadi Perhatian
Selain persoalan keamanan digital, OJK juga menyoroti hubungan antara penyelenggara pinjaman daring, perusahaan jasa penagihan, dan konsumen.
Dalam kegiatan yang sama, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Pakta tersebut berkaitan dengan penerapan praktik penagihan yang profesional, bertanggung jawab, serta mengedepankan perlindungan konsumen.
Agusman mengingatkan agar proses penagihan tidak dilakukan melalui intimidasi maupun kekerasan. Kerahasiaan data pribadi konsumen juga harus tetap dijaga.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegasnya.
Bagi masyarakat pengguna layanan pinjaman daring, persoalan ini berkaitan langsung dengan keamanan informasi pribadi dan cara perusahaan maupun pihak penagih menjalankan kewajibannya.
Pedoman keamanan siber disusun OJK dengan dukungan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter. (*)
