MENITNEWS.CO.ID, PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mulai menjalankan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada 1 Januari 2027. Peralihan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tersebut menjadi bagian dari perubahan tata kelola perdagangan komoditas strategis di Indonesia.
Kewenangan baru ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari tata kelola perdagangan, mekanisme pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko hingga perlindungan pengguna jasa.
Informasi tersebut disampaikan OJK melalui siaran pers mengenai kegiatan edukasi bertajuk OJK Mengajar yang berlangsung di Palembang dan Mataram, 10 November 2026.
Peralihan pengawasan berlaku Januari 2027
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam perlu didukung sistem perdagangan yang transparan agar kekayaan komoditas Indonesia memberikan nilai ekonomi lebih besar.
Dalam kegiatan di Kantor OJK Palembang, Sarjito menyoroti potensi sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa di Sumatera Selatan.
Menurut dia, potensi tersebut membutuhkan dukungan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas daerah.
“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujar Sarjito sebagaimana dikutip dalam siaran pers OJK.
OJK menjelaskan, pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sebagai tindak lanjut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengenai penahapan peralihan tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK.
Selain itu, terdapat POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan persiapan pengawasan perdagangan komoditas yang diharapkan berlangsung secara teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.
Transparansi harga menjadi salah satu perhatian
Salah satu persoalan penting dalam perdagangan komoditas adalah mekanisme pembentukan harga. OJK menilai sistem yang transparan dan kredibel diperlukan untuk mendukung pengembangan harga acuan komoditas Indonesia.
Keberadaan mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Pengawasan transaksi juga diarahkan untuk memitigasi risiko praktik perdagangan yang merugikan serta menjaga integritas pasar.
Namun, bagaimana mekanisme perdagangan tersebut nantinya diterapkan dan sejauh mana dampaknya terhadap pelaku usaha di daerah masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor pertambangan, perkebunan, dan komoditas lainnya, manfaat perubahan tata kelola ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan regulasi dan akses pelaku usaha terhadap sistem perdagangan yang baru.
OJK ingatkan risiko layanan keuangan digital
Selain persoalan perdagangan komoditas, OJK juga mengangkat pentingnya literasi keuangan digital dalam kegiatan edukasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan aset kripto.
Teknologi seperti kecerdasan artifisial, big data, blockchain, dan distributed ledger juga menjadi bagian dari perkembangan ekosistem keuangan digital.
Teknologi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi layanan keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan.
Meski demikian, pemanfaatannya perlu disertai pemahaman mengenai risiko. Masyarakat, khususnya calon investor dan pengguna layanan keuangan digital, perlu melakukan riset mandiri serta memeriksa legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan atau menanamkan modal.
Adi juga meminta mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi keuangan, tetapi turut menyebarkan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
“Peran adik-adik sangat penting, bukan hanya sebagai pengguna tapi Anda adalah agen literasi yang saya mohon untuk bisa bersama-sama menyebarkan pemahaman yang benar pada lingkungan sekitar,” kata Adi.
Ribuan peserta mengikuti edukasi OJK
Berdasarkan keterangan OJK, kegiatan di Kantor OJK Palembang diikuti sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat umum.
Sementara itu, kegiatan di UIN Mataram dihadiri lebih dari 1.000 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Mataram.
Rektor UIN Mataram, Masnun Tahir, dalam sambutannya turut menyoroti pentingnya literasi keuangan agar mahasiswa dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara cerdas, beretika, dan bertanggung jawab.
Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan, Yusron Hadi, yang mewakili Gubernur NTB, juga mengapresiasi kolaborasi OJK dan UIN Mataram dalam memperluas edukasi keuangan kepada generasi muda.
Bagi masyarakat, dua isu yang disampaikan dalam kegiatan tersebut memiliki kepentingan berbeda tetapi saling berkaitan. Perubahan pengawasan perdagangan komoditas menyangkut tata kelola kegiatan ekonomi, sedangkan literasi keuangan digital berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengenali peluang dan menghindari risiko layanan keuangan. (Red)
