MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat komunikasi politik yang inklusif dengan merangkul seluruh elemen, termasuk partai politik non-parlemen, guna mendukung percepatan pembangunan dan penataan Kota Makassar.
Komitmen tersebut ditunjukkan saat Munafri menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri atas Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog. Selain mempererat silaturahmi, ketiga partai menyatakan komitmennya menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya penataan kota dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik demi kepentingan masyarakat.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” ujar Izhar.
Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan berbagai program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Izhar yang juga menjabat Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menjelaskan, pihaknya menyadari setiap kebijakan pemerintah membutuhkan dukungan serta pemahaman masyarakat agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Karena itu, PBB bersama Partai Ummat dan PKN siap terlibat aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan Pemerintah Kota Makassar, terutama program penataan kota yang saat ini terus digencarkan.
“Kadang masyarakat belum mengetahui secara detail suatu kebijakan pemerintah. Karena itu kami siap turun memberikan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan tersebut juga mencakup program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Izhar, kebijakan tersebut bertujuan memperbaiki wajah kota sehingga lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi seluruh masyarakat.
“Sudah pasti kami mendukung. Arahan Pak Wali jelas bagaimana mempercantik dan memperindah Kota Makassar. Penataan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas sehingga kami akan ikut mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Ia menilai hasil penataan mulai terlihat di sejumlah kawasan. Area yang sebelumnya semrawut kini menjadi lebih tertib, akses jalan semakin lega, trotoar kembali dapat dimanfaatkan pejalan kaki, serta wajah kota menjadi lebih bersih dan nyaman.
“Kalau program belum selesai tentu masih ada yang memberi penilaian negatif. Namun ketika hasilnya mulai terlihat, masyarakat bisa menyaksikan sendiri kota menjadi lebih tertata, jalannya lebih luas, lebih indah, dan lebih rapi. Itulah yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat.
“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat,” kata Munafri Arifuddin
Ia menyambut baik komitmen tiga partai non-parlemen yang siap mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam penataan kota dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Munafri, dukungan dari seluruh kekuatan politik menjadi modal penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat secara luas.
“Kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus terus berjalan. Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Itu sangat tidak mungkin,” ujarnya.
Munafri berharap bentuk kolaborasi yang dibangun bersama partai politik dapat dirancang secara matang sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan bersama partai politik harus mengandung unsur pemberdayaan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga merasakan manfaat langsung dari setiap program pemerintah.
“Yang penting kegiatannya sejalan dengan program pemerintah. Harus terlihat ada pemberdayaan di dalamnya dan ada dukungan nyata agar sistem ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Munafri menilai pendekatan dialogis lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian informasi secara formal. Menurutnya, kader-kader partai yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.
“Kalau saya sendiri yang terus berbicara tentu tidak masalah. Tetapi akan jauh lebih efektif kalau orang-orang kita yang mendekati masyarakat, makan bersama mereka, berdialog langsung sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima,” tuturnya.
Ia menegaskan seluruh program penataan kota dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, termasuk mengembalikan fungsi ruang publik, memperlancar akses pejalan kaki, sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertata dan nyaman.
“Tujuan kita sudah jelas, yaitu demi kepentingan orang banyak. Kita ingin membangun kawasan yang lebih baik, memberikan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kawasan tersebut,” katanya.
Munafri juga mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif untuk relokasi pelaku usaha yang terdampak program penataan. Salah satu lokasi bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak secara bersamaan agar kawasan baru segera tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi.
“Kalau masuknya satu per satu pasti akan sepi. Tetapi kalau sekitar 400 lapak masuk bersamaan, kawasan itu langsung ramai. Pengunjung memiliki banyak pilihan dan para pedagang juga bisa saling menghidupkan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Munafri berharap partai-partai non-parlemen dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan pembangunan hingga ke tingkat masyarakat.
Menurutnya, struktur organisasi partai politik yang menjangkau hingga akar rumput merupakan kekuatan besar dalam membangun komunikasi publik yang efektif.
“Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah dan punya jaringan. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar,” tutup Munafri Arifuddin. (*)
