MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Keputusan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan diskresi kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel dinilai tidak serta-merta mengubah peta kekuatan politik di internal partai.
Pengamat politik Arief Wicaksono menilai, kebijakan diskresi yang diberikan DPP Golkar hanya sebatas memberikan akses kepada IAS agar dapat memenuhi syarat pencalonan, bukan menjadi indikator adanya dukungan penuh yang akan mengubah pilihan para pemilik suara.
“Diskresi itu kalau di Golkar atau di semua organisasi sebetulnya maknanya adalah pemberian akses kepada orang-orang yang dianggap bisa. Jadi diskresi itu dikeluarkan untuk orang-orang yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat atau dianggap memiliki catatan tertentu oleh organisasi di masa lalunya,” kata Arief, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, diskresi diberikan kepada IAS karena berkaitan dengan persyaratan internal partai, khususnya aspek PDLT atau Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela.
Arief menjelaskan, rekam jejak IAS yang sempat meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Demokrat menjadi salah satu faktor yang dinilai berkaitan dengan aspek loyalitas kader.
Meski demikian, DPP Golkar tetap memberikan ruang bagi IAS untuk ikut berkontestasi karena Musda Golkar Sulsel dipandang sebagai momentum penting bagi konsolidasi partai di daerah.
“Karena Musda ini dianggap sebagai momentum penting bagi perkembangan Partai Golkar di Sulawesi Selatan, maka faktor-faktor yang berkaitan dengan PDLT itu dikesampingkan terlebih dahulu melalui pemberian diskresi,” ujarnya.
Arief menambahkan, pemberian diskresi bukan merupakan hal baru dalam tradisi Partai Golkar. Pada sejumlah Musda sebelumnya, DPP juga pernah memberikan diskresi kepada lebih dari satu kandidat.
“Kita bisa ingat ketika Pak IAS bertarung dengan Pak Syahrul. Saat itu diskresi ada dua. Jadi pemberian diskresi ini bisa memiliki banyak makna. Jangan langsung diartikan bahwa yang mendapatkan diskresi pasti akan terpilih,” katanya.
Meski telah memperoleh diskresi, Arief menilai peluang IAS masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan dinamika yang berkembang, mayoritas dukungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan masih mengarah kepada Munafri Arifuddin atau Appi.
“Peluang Pak IAS sebetulnya sudah kelihatan dari solidnya dukungan 22 DPD kepada Pak Munafri Arifuddin. Artinya dukungan kepada Pak IAS itu relatif rendah karena 22 DPD tersebut berada di kubu Appi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kekuatan IAS saat ini lebih banyak bertumpu pada dukungan dari tingkat pusat, termasuk Ketua Umum dan DPP Partai Golkar. Namun, dukungan tersebut belum tentu berpengaruh terhadap pilihan para pemilik suara di daerah.
Arief juga menepis anggapan bahwa keluarnya diskresi akan menggeser konstelasi politik menjelang Musda.
“Menurut beberapa orang awam, keluarnya diskresi mungkin akan mengubah peta dukungan. Tapi bagi mereka yang memahami dinamika Golkar, diskresi itu tidak berarti apa-apa selain memberikan akses kepada seseorang untuk ikut maju dalam Musda,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tanpa adanya diskresi, IAS tidak akan dapat mengikuti pencalonan karena tidak memenuhi salah satu persyaratan PDLT yang diwajibkan dalam mekanisme pemilihan Ketua DPD I Golkar.
“Kalau tidak mendapatkan diskresi, dia tidak bisa ikut Musda karena ada syarat PDLT, yaitu Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela. Jadi kalau ada calon yang memiliki persoalan terkait PDLT, harus diberikan diskresi supaya bisa ikut maju. Begitu saja,” pungkas Arief. (*)
