MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pengalaman pahit insiden kebakaran yang menghanguskan kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pada akhir Agustus 2025 menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah setempat. Jalur evakuasi dan sistem keselamatan bangunan dipastikan bakal menjadi prioritas utama dalam perancangan gedung legislatif baru yang dijadwalkan mulai dibangun pada 2027 mendatang.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menegaskan bahwa penataan ulang sarana dan prasarana penunjang keselamatan gedung merupakan hal mutlak. Menurutnya, fasilitas baru tersebut tidak sekadar berfokus pada perluasan area kerja anggota dewan yang jumlahnya terus bertambah, melainkan juga menuntut jaminan keamanan serta proteksi diri yang maksimal saat keadaan darurat.
“Dulu gedung itu dirancang ketika jumlah anggota DPRD masih 25 orang, sekarang jumlah anggota sudah 50 orang. Jadi memang harus ada penyesuaian, termasuk dari sisi daya tampung dan fasilitas penunjangnya,” ujar Supratman, Jumat (4/9/2026).
Pemerintah setempat mengalokasikan area seluas kurang lebih 11.000 meter persegi untuk lokasi berdiri kantor baru tersebut. Luasan kawasan ini mengungguli area gedung lama yang hanya berkisar 9.000 meter persegi. Pengembangan kapasitas ini dinilai mendesak demi mengakomodasi ruang kerja 50 legislator, ruang rapat paripurna, perkantoran sekretariat, pusat pelayanan publik, hingga ruang berbagai agenda legislasi.
Baca juga: Bicarakan Ranperda BMD, DPRD Makassar Tekankan Optimalisasi Aset Daerah
Rangkaian pengerjaan mega proyek ini diawali secara bertahap. Selama tahun 2026, pihak Sekretariat DPRD Makassar bersama instansi teknis memfokuskan pengerjaan pada tahap perencanaan matang serta lelang atau proses tender.
“Insyaallah targetnya 2027. Tahun ini kita mulai masuk pada tahap perencanaan dan proses tender, jadi semuanya dipersiapkan secara bertahap,” kata Supratman menjelaskan timeline pembangunan.
Politisi tersebut menaruh perhatian khusus agar aspek keselamatan gedung tak diabaikan. Peristiwa kebakaran hebat pada Jumat malam, 29 Agustus 2025, menjadi batu pijakan penting dalam mengevaluasi tata letak pintu darurat dan alur penyelamatan diri saat ancaman bahaya terjadi di area perkantoran.
“Nanti akan ada jalur-jalur darurat dan pintu evakuasi khusus. Sistem keamanannya juga akan dibuat berbeda dengan bangunan sebelumnya. Insyaallah jauh lebih baik,” tutur Supratman.
Guna mematikan kelaikan bangunan, Sekretariat DPRD Makassar telah menggelar konsultasi intensif bersama pihak balai teknis dan kementerian terkait. Langkah kolaboratif ini diambil agar pemetaan konsep interior maupun eksterior gedung mematuhi standar nasional bangunan gedung publik.
“Desainnya masih dalam proses, Sekretariat sudah melakukan konsultasi dengan pihak balai dan kementerian. Beberapa masukan dari kami juga sudah disampaikan dan mendapat respons yang baik,” jelasnya.
Sembari menantikan realisasi pengerjaan proyek fisik gedung baru, para legislator Kota Makassar saat ini kembali berkantor di gedung lama. Bangunan terdampak kebakaran tersebut sebelumnya telah selesai menjalani pembenahan dan rehabilitasi total menggunakan sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Baca juga: DPRD Makassar Soroti Fasilitas Hotel Skala Kecil yang Abaikan Standar K3
Aktivitas perkantoran dan pelayanan kedewanan dilaporkan telah berjalan normal kembali secara bertahap di gedung lama tersebut sejak awal Agustus.
“Alhamdulillah, per 1 Agustus kita sudah kembali berkantor di gedung lama. Rehabilitasinya sudah selesai dan sementara ini kita gunakan untuk menjalankan aktivitas DPRD,” kunci Supratman. (Adv)
