MENITNEWS.CO.ID, SYDNEY — Pemerintah Kota Makassar memamerkan deretan inovasi pembangunan kota berkelanjutan dalam ajang Forum Kota Sehat ke-11 yang berlangsung pada 1–3 September 2026 di Kensington, Kampus University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia. Dalam agenda internasional tersebut, Makassar hadir sebagai satu-satunya perwakilan dari Pulau Sulawesi yang diundang langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Delegasi Kota Makassar dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Dr. Firman Hamid Pagarra, dengan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah. Kehadiran Pemkot Makassar dalam forum ini berkat rekam jejak dan praktik lapangan yang dinilai WHO sangat relevan dalam pengembangan konsep kawasan perkotaan yang sehat.
Di hadapan para delegasi dari berbagai negara, Firman memaparkan langkah strategis Makassar dalam menghadapi tantangan berat perkotaan, mulai dari laju urbanisasi yang pesat, tingginya kepadatan penduduk, hingga ancaman perubahan iklim.
Ia menegaskan bahwa konsep kota sehat tidak boleh ditafsirkan sebatas penyediaan fasilitas medis seperti rumah sakit. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat bergantung pada tata kelola lingkungan, kepastian pasokan pangan, efektivitas penanganan sampah, serta kecepatan jangkauan layanan publik.
Guna menjawab tantangan pangan dan lingkungan, Pemkot Makassar menggalakkan program urban farming atau pertanian perkotaan. Inovasi ini dirancang sebagai benteng ketahanan pangan berbasis warga sekaligus pendorong efisiensi pengelolaan sampah menuju target Makassar Zero Waste.
“Kota sehat yang kita bangun bukan hanya orangnya yang sehat, tetapi juga lingkungan yang sehat. Urban farming menjadi salah satu bagian dari upaya ketahanan pangan sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan dan sampah,” ujar Firman saat memaparkan materinya.
Selain sektor pangan dan lingkungan, Makassar turut memamerkan terobosan di bidang digitalisasi pelayanan publik melalui super apps bernama Lontara+. Aplikasi terpadu ini hadir untuk membenahi sistem birokrasi digital yang sebelumnya terpecah-pecah di berbagai instansi.
Sebelum integrasi dilakukan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Makassar mengoperasikan aplikasinya masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah aplikasi membengkak hingga mencapai sekitar 358 unit, sehingga terkesan menyulitkan warga.
Seluruh sistem pelayanan kini telah dirangkum ke dalam satu wadah Lontara+, yang difokuskan pula untuk merespons kebutuhan layanan kesehatan warga secara cepat.
Mekanismenya, setiap aduan atau laporan masyarakat yang masuk ke dalam sistem Lontara+ akan langsung diteruskan ke instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kesehatan, untuk dieksekusi di lapangan. Firman menekankan bahwa penggunaan teknologi mutakhir seharusnya memangkas jarak antara pemerintah dan warga, bukan malah memperumit proses pelayanan.
Melalui forum berskala internasional ini, Pemkot Makassar menegaskan visi besarnya untuk mewujudkan ekosistem kesehatan yang inklusif. Pemerintah daerah berkomitmen menjamin seluruh lapisan masyarakat—mulai dari usia anak-anak hingga kelompok lansia—dapat menikmati akses medis yang mudah, tepat, dan tanpa dipungut biaya.
Partisipasi Makassar di Sydney membuktikan bahwa gagasan solutif dan inovasi tata kelola daerah tidak selalu mendominasi dari kota-kota megapolitan dunia. Praktik baik yang lahir dari tingkat lokal terbukti mampu menjadi inspirasi dalam menjawab berbagai permasalahan perkotaan di tingkat global. (Adv)
