MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan melalui pembenahan ekonomi dari hulu hingga hilir.
Komitmen tersebut disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Senin (7/9/2026).
Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, perhatian terhadap nelayan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan fisik seperti kapal dan alat tangkap. Menurutnya, pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi nelayan.
Ia menilai terdapat persoalan mendasar ketika hasil laut yang menjadi sumber pemenuhan gizi masyarakat belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup nelayan sebagai produsen utama.
“Harusnya, kalau kita mau bicara tentang distribusi gizi untuk masyarakat, ya struktur kesejahteraan nelayannya yang harus dibentuk dulu. Kasihan nelayan kalau terus-menerus diajak masuk ke dalam sistem pasar yang sangat tidak menguntungkan,” kata Munafri.
Menurut dia, kesejahteraan nelayan perlu menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sebab, masyarakat pesisir memiliki kontribusi besar dalam menyediakan sumber pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Masyarakat nelayan ini harusnya menjadi masyarakat yang punya struktur kesejahteraan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena dari tangan-tangan para nelayan inilah kita akan berharap begitu besar terhadap pembangunan sumber daya manusia yang akan datang,” ujarnya.
Munafri menekankan, keberpihakan pemerintah terhadap nelayan harus diwujudkan melalui program yang konkret dan berkelanjutan. Pendampingan tidak boleh berhenti pada penyerahan bantuan, tetapi harus mencakup seluruh rantai tata kelola usaha perikanan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah menciptakan alur pasar yang lebih adil sehingga nelayan memperoleh harga jual yang layak dan tidak terus berada pada posisi yang lemah dalam rantai perdagangan hasil laut.
Untuk memperkuat program tersebut, Munafri menyatakan Pemkot Makassar bersama DPRD Kota Makassar akan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendampingan nelayan pada tahun mendatang.
“Fungsi pemerintah harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan. Nah, inilah yang harus kita support melalui anggaran pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” katanya.
Di sisi lain, Munafri mendorong HNSI untuk memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah. Organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat nelayan, khususnya dalam menyerap aspirasi serta memastikan kebutuhan nelayan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Menurut Munafri, pemerintah dan HNSI perlu bersama-sama memetakan kebutuhan masyarakat pesisir, termasuk dukungan terhadap infrastruktur penangkapan ikan.
“Ini yang kita harapkan. Kita harus bersama-sama menyusun apa yang menjadi hal yang paling penting yang harus kita berikan kepada nelayan untuk memberikan supporting terhadap infrastruktur penangkapan ikan yang mereka inginkan. Fungsinya HNSI ada di sini bermitra dengan pemerintah, bersama-sama memikirkan ini,” tuturnya.
Selain penguatan ekonomi dan infrastruktur, Munafri juga mendorong modernisasi aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya, nelayan perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi agar aktivitas melaut menjadi lebih efektif dan efisien.
Pemkot Makassar, kata dia, dapat berkolaborasi dengan BMKG Maritim dalam pemanfaatan teknologi navigasi serta informasi mengenai peta persebaran ikan.
Dengan dukungan informasi tersebut, nelayan diharapkan tidak lagi menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari lokasi ikan. Teknologi dapat membantu nelayan menentukan lokasi potensial secara lebih presisi sehingga aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih efektif.
“Jadi dari mencari ikan menjadi menangkap ikan di spot yang presisi,” kata Munafri.
Munafri Arifuddin berharap kolaborasi pemerintah, HNSI, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membentuk ekosistem kelautan yang lebih kuat. Dengan demikian, potensi sumber daya pesisir tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Kota Makassar. (*)
