MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Krisis air bersih akibat kekeringan di Kota Makassar terus meluas. Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memperluas operasi distribusi air bersih seiring bertambahnya wilayah dan jumlah warga yang membutuhkan bantuan.
Hingga Kamis (10/9/2026), BPBD Makassar mencatat sebanyak 246 titik telah masuk dalam cakupan distribusi air bersih. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan asesmen awal yang mencatat 173 titik.
Perluasan penanganan juga terlihat dari cakupan wilayah. Operasi yang sebelumnya menjangkau enam kecamatan kini telah meluas menjadi delapan kecamatan dan 47 kelurahan, dari sebelumnya 27 kelurahan.
Sementara itu, jumlah keluarga yang masuk dalam cakupan penanganan meningkat dari 13.929 KK menjadi 20.409 KK. Jumlah penduduk terdampak juga bertambah dari 47.252 jiwa menjadi 70.684 jiwa.
Dalam operasi tersebut, BPBD Makassar mengerahkan 25 kendaraan operasional yang terdiri atas empat mobil pemadam kebakaran (Damkar), empat mobil tangki, tiga mobil pikap, dan 14 mobil dump truck.
Seluruh armada tersebut telah melakukan 473 rit atau perjalanan, dengan total air bersih yang disalurkan mencapai 2.026.900 liter.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, mengatakan peningkatan titik distribusi menunjukkan bahwa penanganan kekeringan harus dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan data awal. Ketika kebutuhan di lapangan bertambah, maka respons pemerintah juga harus ikut bergerak,” kata Fadli.
Menurut dia, distribusi air bersih dalam kondisi tanggap darurat bukan sekadar kegiatan mengirimkan air ke lokasi terdampak. Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika sumber air mengalami keterbatasan.
“Setiap liter air yang kita distribusikan memiliki arti bagi masyarakat. Ada kebutuhan rumah tangga, anak-anak, lansia dan aktivitas sehari-hari yang harus tetap berjalan,” ujarnya.
Bertambahnya titik distribusi menjadi salah satu indikator semakin luasnya dampak kekeringan di Makassar.
Pada asesmen awal, BPBD mengidentifikasi 173 titik yang membutuhkan intervensi distribusi air bersih. Seiring pemantauan dan laporan kebutuhan dari masyarakat, jumlah tersebut meningkat menjadi 246 titik.
Artinya, terdapat tambahan 73 titik distribusi yang kini menjadi sasaran operasi BPBD.
Perluasan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pengerahan armada dan ritase kendaraan agar distribusi air dapat menjangkau sebanyak mungkin wilayah dengan sumber daya yang tersedia.
Dalam operasi yang terus berjalan, BPBD Makassar telah menyalurkan 2.026.900 liter air bersih melalui 473 rit perjalanan armada.
Volume tersebut setara dengan sekitar 2.026,9 meter kubik air yang telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak kekeringan.
Besarnya volume distribusi menggambarkan skala penanganan yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga selama kondisi kekeringan berlangsung.
Fadli menegaskan BPBD Makassar akan terus mengevaluasi titik-titik distribusi dan menyesuaikan pengerahan armada berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Krisis bisa bergerak. Karena itu respons juga tidak boleh statis. Data hari ini harus menjadi dasar untuk menentukan tindakan berikutnya,” tegasnya.
Ia mengatakan penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, perangkat wilayah, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, relawan, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu sistem agar pelayanan dapat menjangkau lebih banyak warga.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, operasi distribusi air bersih bukan semata persoalan logistik, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Target kita bukan sekadar berapa banyak liter air yang terdistribusi. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak warga yang bisa kita bantu dan seberapa cepat kita hadir ketika mereka membutuhkan,” ujar Fadli.
Pemerintah Kota Makassar melalui BPBD, memastikan operasi distribusi air bersih akan terus berjalan dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Penanganan oleh BPBD Makassar tersebut, diharapkan mampu menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama krisis air bersih akibat kekeringan masih berlangsung. (Adv)
