MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, mengambil langkah taktis untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Mulai hari ini Sabtu, 12 September 2026, Pemkot Makassar memberlakukan pembelajaran daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD hingga SMP.
Kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap kondisi antrean BBM yang berdampak pada mobilitas masyarakat.
Termasuk untuk aktivitas antar-jemput pelajar pada jam masuk dan pulang sekolah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengatakan dirinya telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk segera menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran daring.
“Saya sudah instruksikan Ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, mulai besok,” ujar Appi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Appi, penerapan PJJ merupakan respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang ikut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM.
“Langkah ini bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM,” katanya.
Appi menjelaskan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU tidak hanya menyulitkan warga mendapatkan BBM, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
Dengan pembelajaran dilakukan dari rumah, mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah diharapkan dapat ditekan.
“Melalui kebijakan ini, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah, sehingga mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah dapat kita tekan,” jelasnya.
Selain mengurangi kepadatan kendaraan, Pemkot Makassar berharap kebijakan tersebut dapat membantu menekan konsumsi BBM harian masyarakat.
“Ini kita lakukan sebagai langkah taktis untuk merespons kondisi antrean BBM yang terjadi. Kita ingin aktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi di sisi lain mobilitas yang tidak terlalu mendesak bisa kita tekan sementara,” terang Appi.
Ia menegaskan, penerapan pembelajaran daring tidak berarti menghentikan proses pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh.
“Edaran berlaku mulai 12 September 2026 hingga beberapa hari ke depan, dengan evaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM,” tuturnya.
Appi mengatakan kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan distribusi serta ketersediaan BBM di Kota Makassar.
Pemerintah berharap berkurangnya mobilitas pelajar dan aktivitas antar-jemput dapat membantu mengurangi penggunaan BBM sekaligus mengurai kepadatan kendaraan di sekitar SPBU.
“Ini upaya Pemkot Makassar untuk merespons langsung kondisi yang dirasakan masyarakat,” tutup Appi.
Sebelumnya, Munafri Arifuddin juga turun langsung mencari solusi atas persoalan antrean BBM di Kota Makassar.
Pada Jumat (11/9/2026), Appi mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, untuk membahas kondisi pasokan dan antrean BBM.
Setelah pertemuan tersebut, Appi melanjutkan peninjauan ke sejumlah SPBU untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Salah satu lokasi yang didatangi berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi antrean sekaligus mencari solusi agar pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar tengah menyiapkan surat edaran sebagai dasar penerapan pembelajaran daring bagi peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan penyusunan surat edaran dilakukan setelah menerima arahan langsung dari Wali Kota Makassar.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami sedang menyusun edaran untuk penerapan pembelajaran daring sebagai respons terhadap kondisi antrean BBM,” kata Achi.
Menurut Achi, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan sekaligus mengurangi mobilitas siswa dan orang tua menuju sekolah untuk sementara waktu.
“Yang terpenting proses pendidikan tetap berjalan. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons kondisi yang sedang kita hadapi saat ini,” tukasnya.
Penerapan pembelajaran daring tersebut akan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan. Pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut berdasarkan kondisi antrean dan ketersediaan BBM dalam beberapa hari ke depan. (Adv)
