MENITNEWS.CO.ID, PANGKEP — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) ULP Pangkep dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DiskopdagUKM) Kabupaten Pangkep, Kamis (17/9/2026).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi, tersebut membahas sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari pemadaman listrik bergilir hingga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon.
Manager PLN ULP Pangkep, M. Sholikhin, menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam tiga pekan terakhir disebabkan oleh defisit daya. Kondisi tersebut terjadi karena pasokan listrik yang tersedia belum mampu mengimbangi tingginya beban puncak.
Menurut Sholikhin, penurunan kapasitas pasokan listrik dipengaruhi oleh gangguan dan kendala operasional pada sejumlah pembangkit utama.
PLTB Jeneponto, misalnya, mengalami penurunan kemampuan pasokan daya. Sementara itu, sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yakni PLTA Poso, Bakaru, dan Malea, menghadapi defisit air sehingga kemampuan operasional pembangkit tidak optimal.
“Langkah antisipasi dan penanganan telah dilakukan PLN sejak awal, salah satunya dengan mempercepat proses pemeliharaan jaringan dan pembangkit. Kami memohon dukungan seluruh masyarakat agar kondisi defisit daya ini dapat segera kembali normal,” ujar M. Sholikhin.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi, meminta persoalan teknis yang menyebabkan defisit daya segera dituntaskan. Ia berharap kondisi kelistrikan di wilayah Pangkep dapat kembali normal sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kita berharap kondisi kelistrikan bisa cepat pulih dan proses perbaikan segera tuntas agar aktivitas masyarakat tidak terganggu lebih lama,” tegas Lutfi, Jumat (18/9/2026).
Dalam RDP tersebut, Kepala DiskopdagUKM Kabupaten Pangkep, Asykur Abubakar, turut memaparkan kondisi ketersediaan BBM dan LPG 3 kg di wilayah Pangkep.
Terkait isu kelangkaan LPG 3 kg, Asykur menegaskan bahwa alokasi kuota LPG 3 kg untuk Kabupaten Pangkep tidak mengalami perubahan maupun pemotongan.
Ia menyebut keresahan masyarakat salah satunya dipicu aksi pembelian berlebihan atau panic buying setelah beredar informasi yang tidak benar mengenai LPG 3 kg yang disebut akan hilang dari pasaran.
Selain faktor tersebut, pemerintah daerah juga menemukan adanya dugaan penyelundupan LPG 3 kg oleh oknum tidak bertanggung jawab ke wilayah Morowali. LPG tersebut dibawa keluar daerah karena adanya iming-iming harga jual yang lebih tinggi.
Saat ini, Kabupaten Pangkep memiliki delapan agen resmi LPG 3 kg. Adapun harga LPG 3 kg hingga tingkat pengecer berada pada kisaran Rp23 ribu.
Sementara untuk BBM, DiskopdagUKM Kabupaten Pangkep memastikan stok dan pasokan BBM di wilayah tersebut dalam kondisi aman.
Pengawasan dilakukan pada tujuh SPBU yang tersebar di Kabupaten Pangkep. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan fasilitas operasional dengan penambahan menjadi empat nozzle pada masing-masing SPBU.
Asykur mengatakan kondisi di tujuh SPBU saat ini telah kembali kondusif. Antrean panjang kendaraan yang sempat terjadi pada hari-hari sebelumnya juga disebut sudah tidak terlihat.
“Saat ini situasi di tujuh SPBU di Pangkep sudah kondusif dan tidak ada lagi antrean panjang kendaraan seperti hari-hari sebelumnya. Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu spekulatif,” kata Asykur Abubakar.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan persoalan kelistrikan, BBM, dan LPG 3 kg dapat ditangani sehingga kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Pangkep tetap terpenuhi. (Adv)
