MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan inovasi penyediaan air bersih dan air minum, bagi masyarakat di wilayah kepulauan melalui teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya.
Program yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tersebut diarahkan untuk memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, khususnya warga yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air tawar.
Rencana penerapan teknologi itu dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara terkait teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Melalui sistem Reverse Osmosis (RO), air laut akan diproses untuk memisahkan kandungan garam dan menghasilkan air tawar. Air hasil pengolahan selanjutnya harus melalui pemurnian dan pengujian kualitas sebelum dapat dimanfaatkan sebagai air minum.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri seusai menyimak paparan PT Prolink Intidata Nusantara.
Menurut Munafri, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipastikan pemerintah, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan jauh dari pusat perkotaan.
Pemkot Makassar, kata dia, ingin memastikan warga kepulauan memperoleh akses air bersih dan air minum yang layak sebagaimana masyarakat di daratan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Munafri menjelaskan, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau. Dari jumlah tersebut, enam pulau berpenghuni dan dua lainnya tidak berpenghuni.
Karena program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, penerapan teknologi desalinasi akan diprioritaskan di pulau-pulau yang memiliki penduduk.
Sebagai tahap awal, Pemkot Makassar bersama PT Prolink Intidata Nusantara melakukan survei lapangan untuk menilai kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis, kontur wilayah, serta kebutuhan air masyarakat.
Tim dijadwalkan meninjau Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026).
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” ungkap Munafri.
Munafri menegaskan, penerapan teknologi tidak boleh hanya mempertimbangkan kecanggihan alat. Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil setiap pulau menjadi pertimbangan utama.
Karena itu, dalam pembahasan tersebut Pemkot Makassar turut melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Munafri mengatakan, kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan tidak seragam. Sebagian pulau masih memiliki sumber air tawar, sedangkan pulau lainnya menghadapi keterbatasan sehingga masyarakat memanfaatkan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam kondisi tertentu, masyarakat bahkan harus mendatangkan air dari daratan Kota Makassar.
“Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Kota. Karena air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga,” terang Munafri.

Menurut Munafri, persoalan air bersih juga berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata di wilayah kepulauan. Sejumlah pulau memiliki daya tarik wisata, tetapi pengembangannya membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, termasuk ketersediaan air.
“Melalui teknologi desalinasi, kami Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini,” harapnya.
Munafri menyebut teknologi desalinasi yang sedang dijajaki memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam.
Teknologi tersebut menggunakan sistem RO untuk mengolah air laut dengan memisahkan kandungan garam. Berdasarkan paparan yang diterima Pemkot Makassar, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi.
Sementara itu, air hasil samping memiliki kadar garam lebih tinggi. Munafri menyebut hasil samping tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan keamanan.
“Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau,” ungkapnya.
Penggunaan tenaga surya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam rencana penerapan teknologi tersebut.
Munafri mengatakan, sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set (genset) berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kondisi tersebut menjadi tantangan dari sisi biaya operasional maupun distribusi energi.
“Karena itu, penggunaan energi matahari untuk mengoperasikan sistem desalinasi kita harapkan dapat menjadi alternatif yang lebih mandiri,” tuturnya.
Menurut Munafri, pemanfaatan energi surya perlu menjadi bagian dari pelayanan dasar yang menyesuaikan karakteristik wilayah kepulauan. Dengan energi mandiri, sistem pengolahan air diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari genset.
Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan dikaji sebelum program diterapkan.
“Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan,” kata Munafri.
Terkait pembiayaan, Munafri mengatakan Pemkot Makassar akan mengupayakan program penyediaan air bersih tersebut masuk dalam anggaran pokok.
Besaran dan pola penganggaran akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan setiap pulau, serta kesiapan teknis penerapan teknologi.
Pemkot juga akan memastikan sejumlah aspek sebelum menentukan pembangunan fasilitas, mulai dari lokasi penempatan alat, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air hingga jumlah penduduk yang akan dilayani.
Perhitungan tersebut diperlukan agar fasilitas yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Bagi Munafri, penjajakan teknologi desalinasi bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi bagian dari upaya pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan.
Dengan memanfaatkan desalinasi air laut berbasis tenaga surya, Pemkot Makassar berupaya menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni ketersediaan air bersih dan kemandirian energi.
“Program ini kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar,” tukas Munafri. (*)



