MENITNEWS.CO.ID, TAKALAR — Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menginstruksikan percepatan pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Takalar.
Instruksi tersebut disampaikan Daeng Manye saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para camat dan kepala desa se-Kabupaten Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Senin (5/10/2026).
Rakor yang digelar setelah apel gabungan tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan program sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, persoalan Siltap menjadi salah satu agenda utama yang mendapat perhatian serius dari Bupati Takalar.
Daeng Manye meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera mengambil langkah konkret agar pencairan Siltap dapat direalisasikan secepatnya.
Ia menekankan, koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Saya ingin kita semua satu frekuensi. Satu pola pikir, satu pemahaman, dan satu tujuan dalam melayani masyarakat. Pertemuan hari ini, termasuk apel pagi tadi, adalah bagian dari upaya menyatukan itu,” ujar Daeng Manye.
Menurut Daeng Manye, jabatan yang diemban oleh setiap aparatur pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.
Daeng Manye juga menilai kelancaran administrasi dan pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang jalannya roda pemerintahan, termasuk pemerintahan di tingkat desa.
Ia kemudian mendorong para kepala desa lebih proaktif berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar ketika menemukan kendala di lapangan, khususnya persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Setiap desa punya karakter dan tantangan yang tidak sama. Meskipun isunya sama, seperti pertanian, tapi konteks dan penyelesaiannya bisa berbeda. Maka perlu komunikasi intensif, satu visi dan satu komitmen dalam melayani warga,” katanya.
Selain membahas persoalan pemerintahan dan pelayanan publik, Bupati Takalar juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan solidaritas antar kepala desa melalui wadah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Ia berharap tidak ada sekat yang dapat mengganggu kebersamaan dan koordinasi antar kepala desa maupun antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.
“Kita harus kompak, harus bersama. Saya berdiri untuk masyarakat dan saya berpihak untuk desa,” tegasnya.
Melalui Rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap sinergi dengan Pemerintah Desa semakin kuat.
“Percepatan penyelesaian persoalan Siltap juga diharapkan dapat segera direalisasikan, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Tingkat Desa,” pungkas Daeng Manye. (Adv)
