MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh camat dan lurah mengubah pola kerja agar tidak sekadar berorientasi pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.

Munafri menegaskan, jajaran pemerintah di tingkat wilayah harus lebih aktif turun ke masyarakat untuk melihat langsung persoalan warga serta memastikan setiap program memberikan manfaat dan dampak nyata.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Dalam arahannya, Munafri menekankan perubahan paradigma pemerintahan dari government, menuju governance, dan kini harus bergerak lebih jauh menuju impactful governance atau pemerintahan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.

Menurut dia, perubahan tersebut bukan sekadar istilah dalam teori pemerintahan. Paradigma itu harus diterapkan dalam pola kerja sehari-hari camat dan lurah.

Pemerintah, kata Munafri, tidak boleh hanya menjadi pelaksana berbagai program. Pemerintah harus berperan sebagai orkestrator yang mampu menggerakkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya,” jelasnya.

Munafri meminta camat dan lurah mengubah ukuran keberhasilan program. Menurutnya, terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan.

Yang lebih penting, kata dia, adalah manfaat, outcome, dan dampak yang dihasilkan program tersebut bagi masyarakat.

“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.

“Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” sambung Appi.

Karena itu, setiap camat dan lurah diminta memahami tujuan akhir dari program yang dijalankan di wilayah masing-masing.

Pemerintah harus mampu menjawab pertanyaan mengenai perubahan apa yang dihasilkan sebuah program terhadap kehidupan masyarakat.

Munafri juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan. Warga, kata dia, tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima program, tetapi harus dilibatkan sebagai co-creator atau pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah.

“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” tegasnya.

Munafri meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat, memahami persoalan yang terjadi, serta memastikan program pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Dia menilai tidak cukup seorang camat atau lurah hanya datang ke kantor pada pagi hari, menjalankan rutinitas administratif, melakukan absensi, kemudian pulang tanpa mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya.

“Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.

Munafri juga menyoroti budaya kerja aparatur yang masih mengukur tugas dari kehadiran dan penyelesaian administrasi.

“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” sindirnya.

Menurut Munafri, kepemimpinan di tingkat wilayah harus dibarengi integritas, inovasi, dan akuntabilitas.

Dalam rapat tersebut, Munafri juga mengingatkan camat dan lurah agar tidak bekerja secara sektoral.

Munafri mencontohkan persoalan sampah yang berada di wilayah perbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan. Persoalan tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan hanya karena terkendala batas administrasi.

“Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama,” kata Munafri.

Mantan CEO PSM tersebut meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah ketika menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.

“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” tuturnya.

Bagi Munafri, kolaborasi lintas wilayah merupakan bagian penting dari penerapan impactful governance.

Munafri juga meminta camat dan lurah melahirkan inovasi yang benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

Namun, inovasi tidak boleh berhenti pada lahirnya kegiatan atau produk. Setiap inovasi harus menghasilkan outcome yang dapat dirasakan warga.

“Dibutuhkan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan inovasi-inovasi yang memberikan keringanan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya,” jelasnya.

“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” lanjut Munafri.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program.

Menurutnya, bantuan kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada proses penyaluran. Pemerintah harus memastikan bantuan tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan baik serta memberikan dampak terhadap penerima.

Munafri mencontohkan program bantuan kandang ayam. Pemerintah perlu memikirkan sejak awal bagaimana bantuan tersebut dikelola, siapa penerimanya, bagaimana pemanfaatannya, hingga dampaknya terhadap ekonomi keluarga.

“Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan,” terangnya.

Munafri mengatakan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus meningkat.

Masyarakat, kata dia, tidak lagi hanya membutuhkan pelayanan administratif. Warga menginginkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah juga harus berubah.

“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Munafri menilai perubahan tersebut harus dimulai dari tingkat wilayah karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Dia berharap seluruh kegiatan di wilayah dapat ditangani sejak pagi sehingga pada siang hingga sore hari jajaran camat dan lurah dapat fokus melakukan kontrol, evaluasi, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target.

“Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan,” harapnya.

Munafri juga mengingatkan camat dan lurah agar tidak berhenti pada pelaporan kegiatan. Evaluasi harus diarahkan pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga memang dibutuhkan penjelasan yang berulang-ulang kali harus disampaikan,” tuturnya.

Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar selama lima tahun ke depan.

Pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi hanya menghitung berapa banyak program yang telah dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat yang berhasil diciptakan melalui program tersebut.

“Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata,” tutup Munafri (*)