MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sistem perlindungan sosial (Perlinsos) dengan mengoptimalkan pendataan masyarakat hingga tingkat RT dan RW. Langkah tersebut dilakukan setelah Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos 2026.

Gerakan tersebut diluncurkan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing Nomor 73, Makassar, Minggu (4/10/2026).

Ribuan ketua RT dan RW se-Kota Makassar hadir dalam kegiatan tersebut. Pelibatan pengurus lingkungan menjadi bagian penting dalam memperkuat pendataan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan sosial tidak terlewat dari sistem.

Munafri mengatakan, penunjukan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan nasional merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendataan.

“Ini juga peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Munafri.

Menurut dia, Gerakan Nasional Peduli Tetangga memiliki keterkaitan erat dengan sistem pendataan yang dikembangkan Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya, ketua RT dan RW didorong menjadi agen Perlinsos yang membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi riil masyarakat di lingkungannya.

“Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan Peduli Tetangga. Kegiatan ini sangat berhubungan dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial serta bagaimana RT dan RW dilibatkan sebagai agen perintis,” kata Munafri.

Mantan CEO PSM Makassar itu menegaskan, akurasi data merupakan faktor utama dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

Karena itu, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat di tingkat lingkungan perlu terus diperkuat.

“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah benar-benar bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya,” tuturnya.

Munafri mengungkapkan, progres pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos di Makassar hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar 31 persen. Angka tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan capaian tiga bulan sebelumnya.

Dengan jumlah kepala keluarga yang diperkirakan mencapai 456 ribu KK, Pemkot Makassar terus mendorong percepatan pendataan agar cakupan perlindungan sosial semakin luas.

“Kalau sekarang, dari persentase sudah di angka 31 persen dan terus akan kita dorong. Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita tiga bulan lalu,” ungkapnya.

Pemkot Makassar menempatkan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW sebagai agen utama Perlinsos. Dengan demikian, terdapat 6.032 pengurus lingkungan yang diprioritaskan untuk membantu proses pendataan dan pelayanan perlindungan sosial.

Pemerintah kota juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terlibat sebagai agen Perlinsos, termasuk pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga unsur masyarakat lainnya.

Munafri menargetkan progres pendataan Perlinsos di Makassar dapat mencapai 50 persen hingga akhir 2026.

“Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan,” ujarnya.

Ia berharap keterlibatan RT dan RW tidak hanya terbatas pada urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai program perlindungan sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, pembenahan data menjadi fondasi utama dalam mewujudkan perlindungan sosial yang akurat dan tepat sasaran.

Gus Ipul mengatakan, terdapat tiga fokus utama pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial, yakni pembenahan data, ketepatan sasaran penerima bantuan, dan pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.

“Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat,” katanya.

“Jadi, tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu,” sambungnya.

Menurut Gus Ipul, pemerintah saat ini mulai memperkuat digitalisasi bantuan sosial dengan mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga.

Data tersebut mencakup data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil, data sosial ekonomi nasional dari BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum.

Integrasi data tersebut diharapkan memberikan gambaran sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh sehingga pemerintah dapat menentukan penerima bantuan secara lebih akurat.

Masyarakat juga diberikan ruang untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan diri sendiri maupun orang lain yang dinilai layak menerima perlindungan sosial.

“Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, penerapan sistem digitalisasi bansos sebelumnya telah melalui uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sistem tersebut kemudian dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir dapat diterapkan secara nasional mulai 2027.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi digital.

Tidak semua warga memiliki telepon pintar atau memahami penggunaan layanan digital. Karena itu, pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat, terutama warga yang belum terdata atau mengalami kesulitan mengakses layanan.

Agen Perlinsos dapat berasal dari ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.

Pendaftaran agen dilakukan melalui sistem digital menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” kata Gus Ipul.

Dalam digitalisasi bansos, Kementerian Sosial juga menyiapkan mekanisme registrasi ulang bagi penerima bantuan. Proses tersebut dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memastikan identitas penerima sesuai dengan data kependudukan.

Selain registrasi ulang, masyarakat dapat mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.

“Masyarakat dapat mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan atau menyampaikan keberatan terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai,” ujarnya.

Gus Ipul mengatakan, masyarakat juga diberikan ruang untuk melakukan koreksi terhadap data kelompok desil 1, 2, dan 3. Selama dua tahun terakhir, masyarakat dapat mengusulkan, menyanggah, bahkan mengundurkan diri secara sukarela apabila merasa tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.

“Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” katanya.

Ia menekankan bahwa teknologi harus digunakan untuk menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat administrasi.

Gus Ipul mencontohkan kasus warga yang seharusnya menerima bansos, tetapi tertolak oleh sistem akibat NIK-nya digunakan pihak lain untuk transaksi kepemilikan mobil, tanah, hingga pendirian perusahaan.

Kasus tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembenahan dan pemutakhiran data secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Gus Ipul mengapresiasi dukungan Pemkot Makassar yang melibatkan seluruh ketua RT dan RW dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

Ia mengatakan, pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026.

“Ada dua, semakin banyak agen Perlinsosnya dan semakin banyak masyarakat yang bisa masuk dalam sistem Perlinsos kita,” katanya.

Menurut Gus Ipul, pencapaian target tersebut membutuhkan gotong royong seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, pemuda, komunitas perempuan, organisasi kemasyarakatan, TNI-Polri, hingga wartawan.

Selain memperluas cakupan, digitalisasi juga diharapkan mempercepat proses pelayanan. Dalam uji coba, proses koreksi atau penyampaian sanggahan dapat direspons sistem sekitar 11 hingga 12 menit apabila data yang dibutuhkan lengkap dan jaringan internet mendukung.

“Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Sebelas menit juga bisa untuk melakukan koreksi, uji coba kita,” pungkas Gus Ipul.

Dengan menjadi salah satu pilot project nasional, Makassar kini memiliki peran strategis dalam memperkuat model perlindungan sosial berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah kota berharap penguatan peran RT/RW dapat mempercepat pemutakhiran data sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan. (*)