MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, evaluasi kinerja menjadi dasar utama dalam menentukan rotasi lurah setelah satu tahun masa kepemimpinan.

Munafri memastikan proses evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan capaian dan kinerja masing-masing lurah di wilayahnya, bukan berdasarkan intervensi atau kepentingan personal.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Munafri mengatakan, pemerintah tidak lagi cukup menilai keberhasilan hanya dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maupun tingkat serapan anggaran. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan harus berorientasi pada dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” ujar Munafri.

“Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” sambungnya.

Ia menilai perubahan paradigma tersebut menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.

Munafri menegaskan, tidak ada satu model kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah harus mampu menciptakan perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Munafri menyebut evaluasi kinerja lurah akan menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan. Penilaian akan mengacu pada hasil evaluasi serta capaian masing-masing wilayah selama satu tahun terakhir.

“Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” tegasnya.

“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” lanjut Munafri.

Ia mengatakan, pemerintah akan membandingkan data capaian kinerja periode sebelumnya dengan hasil yang dicapai selama satu tahun terakhir.

“Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang,” jelasnya.

Menurut Munafri, posisi lurah memiliki tantangan besar karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, lurah harus memiliki daya inovasi dan integritas yang kuat.

Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat.

“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.

Dalam arahannya, Munafri juga meminta camat dan lurah mengubah pola pemerintahan dari pendekatan sentralistik menuju impactful governance yang mengedepankan kolaborasi.

Ia menilai masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan persoalan, menawarkan solusi, menentukan prioritas, hingga ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.

“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakat di wilayah masing-masing,” imbuh Appi, sapaan Munafri.

Menurut Munafri, persoalan seperti pedagang, kebersihan, dan penertiban harus ditangani dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi harus menghadirkan solusi berkelanjutan.

Munafri juga mengingatkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pelayanan pemerintah harus cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat.

Karena itu, ia meminta lurah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat dan tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayah.

“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” ujarnya.

Munafri turut menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah. Menurutnya, lurah merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus mampu menjaga kepercayaan publik.

Ia meminta seluruh aparatur wilayah tidak terlibat maupun memberikan ruang bagi aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.

“Tentu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih,” kata Ketua IKA FH Unhas itu.

Dalam rapat tersebut, Munafri juga menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas yang menjadi salah satu tantangan Kota Makassar.

Ia menegaskan, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Lurah harus aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” tegasnya.

Munafri meminta lurah tidak hanya bertindak setelah terjadi gangguan keamanan, tetapi mampu membaca potensi persoalan sejak dini dan mencari solusi bersama masyarakat.

Menurutnya, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan Kota Makassar.

Selain pelayanan dan keamanan, Munafri kembali menegaskan bahwa program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan.

Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat.

“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.

Hal serupa berlaku terhadap penertiban bangunan liar. Munafri meminta jajaran kewilayahan tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan mengedepankan komunikasi dan solusi.

Ia juga meminta lurah terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Munafri menegaskan, keberhasilan berbagai program Pemerintah Kota Makassar sangat bergantung pada kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. (*)