MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif hingga 50 persen pada Pemilu 2029.
Target tersebut menjadi bagian dari strategi baru Golkar Sulsel yang tidak lagi sekadar berorientasi pada kemenangan, tetapi menekankan hasil elektoral yang terukur, konsolidasi organisasi, dan kerja nyata untuk masyarakat.
IAS menegaskan, keberhasilan partai harus dinilai berdasarkan kemampuan menambah jumlah kursi di lembaga legislatif. Karena itu, seluruh jajaran Golkar Sulsel diminta mengubah pendekatan politik dan bekerja lebih terarah untuk memperluas dukungan masyarakat.
“Tagline-nya tidak usah harus menang, menang, menang. Yang penting kita tambah kursi,” tegas IAS, Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan target tersebut, Golkar Sulsel membidik kenaikan jumlah kursi DPRD Sulawesi Selatan dari 14 menjadi 21 kursi. Sementara di DPRD Kota Makassar, partai berlambang pohon beringin itu menargetkan peningkatan dari enam menjadi sembilan kursi.
Target tersebut menuntut kerja politik yang lebih terencana dan berkelanjutan. IAS mengingatkan bahwa mempertahankan capaian berbeda dengan merebut tambahan dukungan. Untuk meningkatkan perolehan kursi, partai membutuhkan energi, waktu, dan kerja organisasi yang lebih besar.
Karena itu, persiapan menghadapi Pemilu 2029 harus dilakukan sejak dini, mulai dari pembenahan struktur kepengurusan hingga penguatan hubungan dengan masyarakat.
IAS menilai perubahan perilaku pemilih menjadi tantangan yang harus direspons oleh seluruh kader Golkar. Masyarakat semakin kritis dalam menentukan pilihan politik sehingga partai tidak bisa hanya mengandalkan popularitas, simbol, maupun kekuatan struktural.
Menurut dia, masyarakat akan menilai partai berdasarkan kepedulian dan kontribusi nyata terhadap kepentingan rakyat.
“Apakah Partai Golkar sekarang betul-betul punya kepedulian kepada kepentingan rakyat?” ujarnya.
IAS menegaskan, pertanyaan tersebut harus dijawab melalui tindakan konkret, bukan sekadar slogan politik. Kegiatan sosial dan program yang menjawab kebutuhan masyarakat perlu menjadi bagian dari aktivitas rutin partai.
Ia juga mengingatkan bahwa Golkar memiliki sejarah panjang dalam kehidupan politik masyarakat Sulawesi Selatan. Kedekatan historis dan kultural tersebut harus dipertahankan melalui komitmen untuk terus hadir dan bekerja bagi masyarakat.
Menurut IAS, tidak boleh ada jarak antara partai dan rakyat. Kantor Golkar harus menjadi ruang terbuka bagi masyarakat maupun kader yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
Ia mengibaratkan partai politik sebagai perusahaan pemasaran yang harus mampu menunjukkan kualitas produk kepada publik. Dalam konteks politik, produk tersebut berupa program, kerja nyata, dan kontribusi kader yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, aktivitas partai tidak boleh hanya meningkat menjelang pemilu. Konsistensi kerja menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan sekaligus memperluas dukungan elektoral.
Untuk memastikan target elektoral tercapai, IAS menyiapkan mekanisme evaluasi terhadap pengurus dan kader yang memperoleh mandat politik dari partai.
Evaluasi organisasi akan dimulai melalui Musyawarah Daerah (Musda) Golkar tingkat kabupaten/kota yang dijadwalkan berlangsung mulai November 2026.
Para ketua DPD II yang terpilih nantinya akan diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi dan perolehan kursi legislatif.
IAS mengatakan, perkembangan elektoral setiap kepengurusan akan dipantau secara berkala. Jika dalam enam bulan tidak terdapat peningkatan sesuai target, partai akan melakukan evaluasi.
Langkah ini dimaksudkan agar pergantian kepemimpinan tidak berhenti pada seremoni organisasi. Pengurus baru diharapkan segera bekerja memperkuat struktur, meningkatkan aktivitas partai, dan memperluas dukungan masyarakat.
Selain mengevaluasi pengurus daerah, DPD I Golkar Sulsel juga berencana memantau kinerja kader yang memperoleh mandat partai di lembaga legislatif mulai awal 2027.
Pemantauan mencakup kader yang menduduki posisi pimpinan DPRD maupun perangkat alat kelengkapan dewan. Evaluasi direncanakan dilakukan setelah dua setengah tahun masa kerja untuk menilai pelaksanaan tugas, kontribusi, dan kinerja masing-masing kader.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi partai dalam menentukan langkah organisasi berikutnya.
IAS menekankan, jabatan politik yang diperoleh melalui partai harus diikuti tanggung jawab dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain mengejar target penambahan kursi, IAS mendorong pembenahan tata kelola dan infrastruktur organisasi Golkar Sulsel.
Ia menegaskan, kantor partai harus terbuka bagi seluruh kader dan masyarakat. Tidak boleh ada sekat yang membuat orang merasa sungkan atau kesulitan untuk datang dan berpartisipasi.
Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk membangun organisasi yang lebih dinamis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
IAS juga mengungkapkan rencana pembangunan fasilitas kantor DPD I Golkar Sulsel yang lebih representatif, termasuk ruang pleno yang mampu menampung sekitar 400 orang.
Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas organisasi dengan jumlah pengurus yang mencapai 197 orang.
Meski demikian, IAS mengingatkan agar pembangunan infrastruktur partai tidak menjadi alasan bagi pihak tertentu untuk mengklaim keberhasilan secara pribadi. Setiap capaian harus dipandang sebagai hasil kerja bersama seluruh kader.
Ia turut menyinggung pengalamannya membangun kantor Golkar Kota Makassar pada 2000. Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya visi, perencanaan, dan kesinambungan program antarkepengurusan.
Bagi IAS, kekuatan partai tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya struktur organisasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh perangkatnya bekerja dalam satu arah.
IAS menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar sebagai momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus memperkuat persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Ia berharap semangat yang muncul dalam peringatan hari jadi partai tidak berhenti pada euforia sesaat. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga konsistensi kerja setelah semangat awal kepengurusan mulai mereda.
Menurut IAS, konsolidasi dan aktivitas partai harus berlangsung secara berkesinambungan, bukan hanya meningkat ketika pemilu semakin dekat.
Dalam dua tahun mendatang, Golkar Sulsel diharapkan mampu memperkuat kerja organisasi, meningkatkan kepedulian kepada masyarakat, serta mempersiapkan seluruh kader untuk mencapai target penambahan kursi legislatif.
IAS juga berharap, pada peringatan HUT ke-65 Partai Golkar, seluruh kader dapat merayakan hasil kerja politik yang telah dilakukan, termasuk peningkatan perolehan kursi di lembaga legislatif.
Harapan tersebut harus ditopang kerja keras, kedisiplinan organisasi, dan kebersamaan seluruh kader.
Bagi IAS, keberhasilan Golkar menghadapi Pemilu 2029 tidak bisa hanya mengandalkan instruksi pimpinan. Seluruh pengurus dan kader harus terlibat dalam kerja politik yang terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan target kenaikan kursi DPRD Sulsel dari 14 menjadi 21 kursi dan DPRD Makassar dari enam menjadi sembilan kursi, Golkar Sulsel kini ditantang membuktikan bahwa konsolidasi internal, evaluasi kinerja, pembenahan organisasi, dan kerja nyata mampu menghasilkan peningkatan dukungan elektoral pada Pemilu 2029. (*)
