MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi belanja negara di wilayah tersebut telah mencapai Rp40,75 triliun hingga akhir Triwulan III 2026. Angka ini mencakup 74,84 persen dari total pagu yang ditetapkan dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian fiskal tersebut disampaikan dalam konferensi pers kinerja APBN regional yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar pada Selasa, 27 Oktober 2026. Berdasarkan paparan otoritas perbendaharaan, realisasi anggaran ini ditopang oleh optimalisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD).
Secara makro, perekonomian Sulawesi Selatan pada Triwulan II 2026 tetap terjaga pada level 5,59 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen. Sementara itu, tingkat inflasi daerah terkendali pada kisaran 3,75 persen secara tahunan (y-on-y).
Penyerapan Belanja dan Dukungan Program Tematik
Belanja Pemerintah Pusat hingga 30 September 2026 tercatat terealisasi sebesar Rp18,15 triliun atau 66,60 persen dari pagu. Komponen ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta belanja bantuan sosial untuk kelompok rentan.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp22,60 triliun atau 83,09 persen dari pagu. Penyaluran dana ini dinilai merata di seluruh kabupaten dan kota tanpa terpusat di wilayah tertentu, dengan alokasi terbesar terserap melalui Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp15,92 triliun.
Pemerintah juga mencatat sejumlah realisasi belanja tematik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 24 kabupaten dan kota dengan penyerapan anggaran Rp4,32 triliun.
Pembiayaan UMKM dan Sektor Perumahan
Dalam sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan hingga September 2026 mencapai Rp14,92 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 208.925 debitur, dengan dominasi pada sektor pertanian dan perdagangan yang terkonsentrasi di Kota Makassar.
Selain itu, fasilitasi pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 13,596 unit rumah dengan nilai Rp1,70 triliun. Otoritas fiskal regional berharap sisa waktu di Triwulan IV 2026 dapat dimaksimalkan untuk mempercepat realisasi program prioritas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
