MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar, resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Komisi B tentang Pengelolaan Parkir untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat panitia khusus (Pansus).

Langkah strategis ini diambil guna merespons berbagai persoalan perparkiran yang kerap menuai sorotan publik.

​Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat lanjutan pembahasan surat masuk Komisi B di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar. Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Basdir, menegaskan bahwa regulasi ini sudah sangat mendesak demi menciptakan tata kelola perparkiran yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kenyamanan masyarakat.

​”Jadi ini kan Ranperda pengelolaan parkir sebenarnya urgen sekali, karena berkali-kali persoalan parkir itu viral di Kota Makassar,” ujar Basdir, Senin (2/11/2026).

​Ia mengungkapkan, inisiatif regulasi ini sejatinya telah digulirkan sejak tahun lalu. Namun, prosesnya sempat tertunda lantaran memerlukan penyesuaian menyusul adanya catatan dari hasil harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Catatan tersebut berfokus pada pentingnya penyelarasan koordinasi antarperangkat daerah dan badan usaha pengelola parkir, seperti Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda Kota Makassar, hingga PD Parkir.

​Setelah melalui komunikasi intensif, seluruh instansi terkait diklaim telah satu visi dalam menyusun arah regulasi baru ini.

​”Alhamdulillah mereka sudah sinkron, satu bahasa, satu visi, dan satu tujuan. Sehingga tadi kami di Bapemperda sepakat untuk menaikkan status pembahasannya ke tingkat Pansus,” tambahnya.

​Basdir berharap tahapan harmonisasi lanjutan di Kemenkumham nantinya berjalan mulus tanpa hambatan berarti.

Melalui Ranperda ini, aturan mengenai penertiban juru parkir (jukir) liar, pengelolaan pihak ketiga, hingga pencegahan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dibedah secara mendalam.

​”Banyak kasus viral, belum lagi tingkat kebocoran di pengelolaan parkir, mengatur bagaimana pihak ketiga, hingga menertibkan jukir-jukir liar yang meresahkan. Selama ini pemerintah kota kerap menjadi bulan-bulanan akibat persoalan parkir yang memicu protes pengguna kendaraan,” tegasnya.

​Menanggapi proses legislasi tersebut, Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menyatakan kesiapan pihak kesekretariatan dewan dalam mengawal dan memfasilitasi kelancaran tahapan pansus ke depan.

Menurutnya, dukungan administratif yang optimal menjadi kunci agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan tepat sasaran.

​”Kami dari kesekretariatan DPRD Makassar tentu memberikan dukungan penuh secara administratif dan fasilitasi kedewanan, agar seluruh rangkaian pembahasan di tingkat Pansus dapat berjalan lancar, transparan, serta menghasilkan regulasi yang benar-benar solutif bagi masyarakat dan mendongkrak PAD,” ujar Andi Rahmat Mappatoba.

​Kendati demikian, pihak Bapemperda menegaskan bahwa substansi teknis dan materi muatan terperinci belum dibahas secara mendalam. Seluruh rumusan teknis maupun mekanisme operasional nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Pansus DPRD Makassar yang segera dibentuk.

​”Substansi teknis belum masuk ke pembahasan mendalam hari ini, nanti Pansus yang akan mengkaji dan membedahnya secara terperinci,” tutup Basdir. (adv)