MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Inkubator Bisnis Dinas Koperasi dan UKM (DISKOP UKM) Kota Makassar menjadi rujukan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, menerima langsung kunjungan Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, yang datang untuk mempelajari sistem pembinaan UMKM yang diterapkan di Inkubator Bisnis Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, Arlin memaparkan bahwa Inkubator Bisnis Makassar menghadirkan pendampingan menyeluruh bagi pelaku UMKM melalui tim profesional yang memiliki kompetensi di berbagai bidang sesuai kebutuhan usaha.
Menurutnya, pembinaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga mencakup pengembangan produk hingga penguatan legalitas bisnis.
“Inkubator UMKM terdiri dari 12 tim teknis yang memiliki keahlian, seperti manajemen bisnis, desain kemasan, pemasaran, chef, dan bidang lainnya.
Selain itu, kami juga mendukung pengurusan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal,” ujar Arlin.
Selain mendengarkan paparan dari Arlin, rombongan Pemerintah Kabupaten Tabalong juga memperoleh penjelasan teknis mengenai alur pembinaan UMKM dari Manajer Inkubator Bisnis, Khairul Umam.
Usai mengikuti pemaparan tersebut, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani mengaku mendapatkan banyak masukan baru terkait pola pembinaan UMKM yang diterapkan di Kota Makassar.
Ia menilai konsep Inkubator Bisnis Makassar dapat menjadi referensi penting dalam meningkatkan kualitas layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Tabalong.
“Setelah kami mendengarkan pemaparan, ternyata kami sadar bahwa ada missing link pada proses pembinaan yang selama ini kami lakukan,” ungkap Muhammad Noor Rifani.
Melalui kunjungan studi tiru ini, kedua pemerintah daerah berharap dapat saling bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan daya saing UMKM.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menghadirkan inovasi pembinaan UMKM yang lebih efektif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. (*)
