MENITNEWS.CO.ID, ​MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) melalui BPKAD Makassar, terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang digelar baru-baru ini.

​Rapat kerja tersebut berfokus pada pembahasan Gambaran Umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

​Hadir langsung memimpin jajaran eksekutif, Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, dengan didampingi oleh Sekretaris BPKAD, Muhammad Fuad Arfandi, serta Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, Muh. Sukma.

​Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif demi menjamin keandalan laporan keuangan daerah.

​Sinergi antara eksekutif dan legislatif, menurut BPKAD Makassar, menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 ini, kata dia. Pemkot Makassar menegaskan komitmen penuh untuk menyajikan laporan keuangan yang kredibel.

“Serta tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab publik,” ujar Muhammad Dakhlan, Jumat (24/7/2026).

​Pembahasan Ranperda ini menjadi salah satu agenda krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

Melalui evaluasi mendalam bersama Badan Anggaran DPRD, BPKAD Makassar berharap, setiap alokasi dan realisasi anggaran pada TA 2025 dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kota Makassar. (*)