MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kota Makassar resmi menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional, dalam implementasi digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan program tersebut dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan.
Persiapan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Munafri menegaskan, keberhasilan program digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh masyarakat. Karena itu, ia mengimbau warga agar menerima petugas atau agen pendata yang datang ke rumah serta memberikan informasi secara benar, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Mari ki mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data Anda akan terjaga,” ujar Munafri.
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi tersebut, proses pendataan merupakan tahapan penting dalam memastikan data penerima maupun calon penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menegaskan masyarakat tidak perlu merasa khawatir saat didatangi petugas pendata karena seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
“Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang valid, berbagai program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah,” katanya.
Munafri menilai digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah metode pendataan dari sistem konvensional menjadi digital. Lebih dari itu, program ini menjadi momentum memperbaiki kualitas basis data sosial masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, ia menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, melainkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” tegasnya.
Ia menjelaskan persoalan sosial di Kota Makassar memiliki kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Data mengenai kondisi sosial, ekonomi, kependudukan hingga karakteristik wilayah harus dikelola secara terintegrasi agar proses verifikasi dan pemutakhiran berjalan lebih efektif.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Munafri menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera menggelar koordinasi lanjutan bersama seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah.
Pertemuan tersebut akan difokuskan pada pembagian tugas, penyusunan strategi pelaksanaan, serta penetapan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.
“Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi, Munafri juga meminta strategi sosialisasi kepada masyarakat disiapkan secara maksimal. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan digitalisasi bansos, mekanisme pendataan, pentingnya memberikan informasi yang benar, hingga jaminan kerahasiaan data pribadi.
“Sosialisasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai adanya pendataan. Kita harus memberikan pemahaman bahwa proses ini bertujuan memperbaiki data agar bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran,” jelasnya.
Pemerintah Kota Makassar juga akan mengoptimalkan peran aparat kecamatan dan kelurahan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya informasi yang keliru mengenai pelaksanaan program tersebut.
Makassar diketahui menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi piloting digitalisasi bantuan sosial nasional.
Penunjukan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan sistem pendataan sosial yang lebih modern, akurat, transparan, dan terintegrasi.
Munafri berharap hasil dari program ini tidak berhenti pada proses pendataan semata, melainkan mampu menghasilkan basis data yang kuat sebagai landasan penyusunan kebijakan perlindungan sosial dan berbagai program pemberdayaan masyarakat di masa mendatang.
Ia kembali mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang valid.
“Sekali lagi, mari ki sama-sama mendukung. Terima petugas atau agen yang datang melakukan pendataan dan berikan jawaban yang benar serta jujur. Data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya,” imbuhnya.
Menurut Munafri, keberhasilan digitalisasi bantuan sosial pada akhirnya diukur dari kemampuan sistem memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Pemerintah Kota Makassar akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, memperluas sosialisasi, dan memastikan masyarakat memahami pentingnya proses pendataan ini. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, digitalisasi bansos akan menjadi fondasi penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, efektif, dan tepat sasaran,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Aria Purnabhawa, mengatakan tahapan pelaksanaan piloting saat ini telah memasuki proses pembentukan ribuan agen pendamping yang akan diterjunkan untuk mempercepat pendataan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan agen pendamping tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh warga Kota Makassar dapat terdata secara menyeluruh.
“Saat ini progres pelaksanaan program piloting berada pada tahap pembentukan ribuan agen pendamping yang nantinya akan berperan dalam mempercepat pendataan warga penerima Bansos, agar seluruh warga khususnya sekitar 436 ribu kartu keluarga dapat terdata mulai dari desil 1 hingga desil 10,” kata Aria. (*)
